Gubernur Tegaskan Tak Akan Pecat Sekda Banten

SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim menegaskan tak akan memecat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar. Orang nomor satu di Provinsi Banten itu juga menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh top manager di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Selama masih ada Wahidin Halim tegak berdiri, saya ngga akan pecat Sekda. Karena saya ngga melihat ada pelanggaran yang terjadi dan bertentangan dengan hukum,” tegas WH, Sabtu (10/4/2021).

WH mengaku, kinerja Sekda Muktabar hingga kini masih sesuai dengan jalur. “Kecuali ketangkap basah (lakukan pelanggaran). Tapi dia (Al Muktabar) setiap hari kerja. Cuma memang gayanya saja kaya bintang film mafia, wajahnya ngga komunikatif,” kata WH.

WH juga meminta pihak-pihak di luar Pemprov Banten tak memperkeruh suasana. “Jangan dibikin-bikin (isu pecat Sekda). Banyak jebakan betmen di luar. Dan bagi saya ngga masalah. Kita mah ngga buat gaduh,” ujarnya.

Lebih lanjut WH juga meminta persoalan pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan persolan tak terbayarnya Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Pemprov Banten untuk kabupaten/kota tahun 2020 untuk tidak mengaitkannya dengan Sekda Banten.

“Jangan melebar, Sekda harus diberhentikan lagi lah, jangan ngulang lagi lah. Dulu 2016, Sekda (Kurdi Matin) juga jadi korban, diganti. Jadi apa hubungannya (dengan pinjaman PT SMI dan DBHP)?,” tegas WH.

WH menyarankan, LSM dan akademisi untuk kembali membaca Undang-undang (UU) terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). “Baca UU kembali, apa syarat pemberhentian Sekda? Sepanjang ngga sakit menahun atau terlibat kasus yah tetap (menjabat),” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Banten, Al Muktabar mengatakan, kritik yang ditujukan kepada dirinya merupakan bagian dari ruang untuk saling mengingatkan.

“Pertama sikap saya kalau ada hal-hal yang salah dari agenda itu, saya pribadi tentu (bagian dari) ruang untuk saling mengingatkan. Jadi (masukan) kita untuk melakukan perbaikan,” kata Muktabar, Kamis (8/4/2021).

Muktabar mengaku, dirinya tidak anti kritik. Bahkan, dia menilai, jika kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol publik untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah.

“Saya tidak alergi dengan kritik. Malah saya menerima itu, karena kritik publik itu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dan mudah-mudahan dari kritik itu dapat kita cari solusi terbaik. Jadi kalau ada yang harus diperbaiki yah kita akan perbaiki,” ujarnya.

(Mir/Red)