Beranda Pemerintahan Gubernur Minta Direksi Agrobisnis Koordinasi dengan DPRD Banten

Gubernur Minta Direksi Agrobisnis Koordinasi dengan DPRD Banten

794
0
Gubernur Banten Wahidin Halim

SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) meminta jajaran direksi dan komisaris PT Agrobisnis Banten Mandiri untuk segera berkoordinasi dengan DPRD Banten. Salah satunya ikut membahas rencana program pemulihan ekonomi, pertanian dan lainnya pada APBD tahun anggaran 2021.

Diketahui, sejak, Jumat (18/9/2020), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Agrobisnis Banten Mandiri telah beroperasi. Hal itu dipastikan setelah ditetapkannya susunan direksi dan komisaris perusahaan plat merah tersebut.

“Kamis (16/9/2020), sudah saya kumpulkan, sudah saya arahkan segera membuat program jangka pendek dan seterusnya harus ada. Karena apa, karena ini dalam pembahasan anggaran 2021. Dibahas sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan pemulihan,” ujar WH, kemarin.



Penyusunan program juga, lanjut WH, dilakukan sebagai rangkaian penyediaan anggaran penyertaan modal. Berdasarkan hitung-hitungan Pemprov Banten, BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri membutuhkan modal sekitar Rp350 miliar. Angka itu bisa jadi dialokasikan apabila dananya tersedia dan hasil kajiannya bagus.

“Menyusun kebutuhan, langkah-langkah, strateginya. Lalu memerlukan biaya berapa. Tahun lalu (kebutuhannya) Rp350 miliar. (Diproyeksikan tersedia) di murni (APBD 2021,” katanya.

WH juga meyakini, keberadaan BUMD itu akan bisa memerkuat pertanian di Banten. Sebab, peranannya akan membuat distribusi hasil pertanian di Banten lebih terkendali.

“BUMD kan bakal lebih leluasa. Bisa melalukan pengadaan beras, distribusi beras dan kebutuhan lainnya. Tidak hanya BUMD, swasta juga bisa bergerak (membangun ketahanan pangan) diregulasi oleh kita,” tuturnya.

Terkait pelantikan jajaran direksi dan komisaris BUMD itu, WH mengaku, tidak mempermasalahkan persoalan pelantikan.  Meksi mengaku hafal nama-nama yang ditetapkan namun dia memastikan mereka adalah peraih nilai tertinggi dari proses penjaringan.

“Yang penting sudah start, enggak perlu dilantik resmi karena Covid-19 ini. Orangnya (direksi dan komisaris) saya enggak tahu, yang penting dari dokumen pansel itu saya yang pilih. Jadi enggak ada subjektivitas, pokoknya saya yang dari pansel itu yang saya putuskan,” pungkasnya.

(Mir/Red)