SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengaku mendukung usulan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin terkait usulan dispensasi larangan mudik bagi santri.
Diketahui, orang nomor dua di Republik Indonesia itu mengusulkan agar pelajar berstatus santri diberikan dispensasi kebijakan larangan mudik 2021 ini. Salah satu yang menjadi alasan karena Lebaran merupakan momen bagi para santri untuk pulang setelah melalui proses balajar yang cukup lama di pondok pesantren (Ponpes).
“Setuju. Kalau bisa sebelum tanggal 6 Mei (waktu pemberlakuan penyekatan larangan mudik 2021). Artinya (santri) dari pesantren sudah pulang sebelum tanggal tersebut,” ujar WH, Senin (26/4/2021).
Saat ditanya santri dari mana saja yang diperbolehkan atau mendapat dispensasi larangan mudik, WH mengaku, seluruh santri dari luar daerah Banten.
“Santri dari mana-mana, dari daerah. Masa anak kecil ngga boleh pulang. Mereka juga sebelum pulang nanti rapat sama Ponpes. Dan yang dipulangkan yang ngga (tertular) penyakit,” kata WH.
Mengenai proses pengawasan bagi santri yang mudik baik dari dalam ataupun luar daerah Banten, WH menjelaskan, akan ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten.
“Kan ada laporannya dari (dinas) perhubungan. Kan mereka (pulang) biasanya lewat terminal turunnya,” jelasnya.
Saat ditanya apakah Banten juga akan mengikuti langkah Jawa Timur yang memperbolehkan pekerja migran untuk pulang kampung, WH menegaskan, pihaknya tetap akan melarang.
“Kalau dispensasi santri sepakat. Kalau pemulangan migran ngga boleh. Kalau berkaitan dengan masyarakat ngga boleh. Kalau (santri) boleh,” tegasnya.
Saat disinggung apakah Provinsi Banten akan memberlakukan surat izin keluar masuk (SIKM) bagi warga yang tetap ingin melakukan mudik, WH mengaku, hal itu belum diberlakukan. “Kita ngga berlakukan. Tapi nanti kita rapatkan,” tandasnya.
(Mir/Red)
