LEBAK – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi demo di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, Jumat (11/1/2019).
Dalam aksinya, Kumala mendesak Puskesmas di Kabupaten Lebak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta menindak oknum yang memanfaatkan pembayaran obat. Pasalnya, saat ini masih adanya dugaan membeda-bedakan pelayanan terhadap masyarakat berduit dengan tidak berduit.
Ahmad Fauzi, koordinator aksi mengungkapkan, tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Sebab, semakin sehat kondisi suatu masyarakat maka akan semakin mendukung proses pembangunan ekonomi Kabupaten Lebak lebih baik lagi.
Khususnya dalam meningkatkan tingkat produktifitas. Tapi, sampai saat ini khususnya pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas masih ditemukan belum maksimal, mulai dari pemberian obat dan pembayaran untuk pasien non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. “Kami berobat untuk sembuh, bukan untuk mati,” ujarnya.
Menurutnya Kabupaten Lebak memiliki 42 Puskesmas yang tersebar di 28 kecamatan. Artinya dengan adanya puluhan puskesmas tersebut terlebih saat ini sudah ada beberapa puskesmas rawat inap bisa memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses kesehatannya.
Namun, hal ini justru menimbulkan ada dugaan persoalan mulai dari adanya perbedaan pembayaran saat berobat, kualitas obat yang dirasa tidak sesuai, pelayanan yang terkesan membeda-bedakan antara orang yang berduit dengan yang tidak berduit.
“Oleh karena itu, kami dari KUMALA mendesak kepada Dinkes Lebak harus segera menindaklanjutinya. Agar pelayanan kesehatan bisa optimal bagi masyarakat,” harapnya.
Sementara itu Sekretaris Koordinator Kumala, Ade Maulana mengutuk keras jika telah ada oknum yang memang bermain dalam struktur pemerintahan baik di tingkat puskesmas atau di Dinkesnya.
“Kami mendesak Dinkes untuk meningkatkan kualitas obat, biaya pengobatan, perbanyak stock obat serta untuk bisa meningkatkan pelayanan rawat inap di setiap puskesmas,” pungkasnya.
Kepala Dinkes Lebak, HM Sukirman mengatakan, pihaknya akan tindak lanjuti masukan dari mahasiswa ini. Karena, mahasiswa merupakan daya kontrol bagi Pemkab Lebak dan jangan sampai jadi fobia bagi semua instansi atau takut menghadapi pendemo.
“Adanya masukan ini jelas akan ditindaklanjuti dan akan dituangkan dalam kegiatan evaluasi tahun 2019. Tapi kita tidak bisa intervensi terkait RSUD Adjidarmo karena bukan di bawah Dinkes. Dan terkait retribusi, sekarang sudah UAC. Artinya sekarang masyarakat sudah tidak bayar lagi di Puskesmas. Begitupun bagi masyarakat yang memiliki BJPS dan kartu mandiri. Adapun tindakan lainnya seperti kecelakaan nanti kembali akan didiskusikan. Terakhir terkait kualitas obat bukan kita yang tahu melainkan dokter. Dan perlu diketahui standar obat itu sudah rasional sesuai Permenkes dan pengadaannya secara e-katalog. E-katalog ini secara penyalurannya tidak main-main karena diberikan oleh Kementeriannya,” pungkasnya. (Ali/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
