Gubernur Banten Dinilai Lamban Tangani Pandemi Covid-19

SERANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten medesak Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) segera membangun rumah sakit darurat Covid-19. Hal itu bukan tanpa alasan mengingat temuan kasus konfirmasi atau kasus positif di Banten masih cukup banyak, bahkan menembus angka 1.000 kasus per hari.

Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M. Rois mengatakan, kondisi bed occupancy ratio (BOR) ICU dan isolasi di rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 sudah hampir melebihi kapasitas. Akibatnya banyak pasien Covid yang tak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan terpaksa melakukan isolasi mandiri.

“Kondisi yang subhanallah luar biasa, masyarakat banyak sekali yang antre untuk dilayani, yang minta ICU. Kita ketahui puluhan orang yang minta untuk segera dilayani di rumah sakit-rumah sakit yang ada di provinsi Banten maupun rumah sakit punya pemerintah atau swasta itu full dan yang isolasi mandiri mungkin tidak terhitung yang tidak lapor,” kata Juheni di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (13/7/2021).

Melihat kondisi seperti itu, pihaknya meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk melakukan tindakan yang darurat demi menyelamatkan nyawa masyarakat.

“Jangan sampai mereka bingung mencari oksigen. Kemarin di group DPRD saja ada anggota DPRD yang bingung mencari oksigen dimana, baru dijawab innalillahi orang tuanya sudah meninggal. Jadi kejadian seperti itu banyak sekali. Maka Fraksi PKS meminta secara resmi Gubernur membuat rumah sakit darurat itu satu,” kata Juheni.

Juheni mengaku, beberapa hari lalu dirinya secara pribadi telah mengirim pesan singkat kepada orang nomor satu di Provinsi Banten itu. Namun, hingga kini belum mendapatkan respon.

“Saya (kirim) pesan pribadi ke Gubernur, sampai saya kirim juga data-data pesan (Whatsapp) saya dengan kepala rumah sakit di Provinsi Banten itu, salam (juga) tidak dijawab, tidak ada tanggapan apa-apa. Saya khawatir Gubernur ini juga lagi di ICU, maka sekali lagi kita minta kepada Gubernur surat PKS ini jawabannya kaya apa? Kalau memang tidak penting ya tidak apa-apa itu adalah keprihatinan kita terkait masalah itu,” jelasnya.

Menurut Juheni, kondisi pandemi di Banten harus ditanggapi serius oleh pimpinan daerah. Jangan sampai, seorang Gubernur bertindak biasa-biasa saja.

“Kita melihat misalnya di provinsi lain itu gesit gubernurnya. Kok di kita kayanya ngga ada gerakan,” ujarnya.

“Apalagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengadakan call center misalnya, karena banyak yang isoman (isolasi mandiri-red) yang tidak boleh kemana-mana karena sakit, ya tidak punya uang. Kan bisa isoman pak saya misalnya dengan menunjulkan bukti swab nya misalnya begitu atau bagaimana ada pelayanan dari pemerintah jangan sampai bergeletakan innalillahi lagi bunyi WA (Whatsapp-red) kita,” sambung Juheni.

Politisi PKS itu menegaskan, Gubernur Banten harus trengginas dalam menyikapi pandemi Covid-19 di Banten.

“Kalau sudah bosen menjadi Gubernur mundur saja, ganggu yang lain. Ada wakilnya yang lebih muda misalnya kalau tidak peduli nyawa masyarakat Banten. Ini tanggungjawab di hadapan Allah, saya sudah sampaikan itu kepada gubernur tapi gubernur masih santai tidak menjawab,” tegasnya. (Mir/Red)