SERANG – DPRD meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pinjaman tahap II dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero senilai Rp4,1 trilium yang masuk dalam APBD 2021 ini. Jika pinjaman sampai batal maka akan berimplikasi pada capaian pembangunan di Banten.
Seperti diketahui, beberapa pekan lalu, Gubernur Banten mengirimkan surat kepada DPRD Banten yang isinya meminta pertimbangan terkait pinjaman PT. SMI. Setidaknya terdapat tiga poin usulan pertimbangan, yaitu, membatalkan pinjaman, meneruskan pinjaman dengan beban bunga sebesar 6,19 persen dan meminjam separuhnya.
Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD dimana mayoritas fraksi-fraksi setuju pinjaman dengan bunga dilanjutkan namun dengan catatan tidak melanggar Undang-undang dan fiskal yang cukup. Meski begitu, lembaga legislatif menyerahkan keputusan kepada Gubernur Banten. Hal itu lantaran pada proses pinjaman DPRD Banten tak dilibatkan.
Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, seluruh keputusan berada di tangan Gubernur Banten. Meski begitu, dirinya berharap pengambilan keputusan tetap dilakukan secara hati-hati dengan pertimbangan yang matang.
“Kita serahkan (keputusan) sepenuhnya kepada Gubernur. Apakah dilanjutkan atau tidak pinjaman tersebut,” kata Budi, Kamis (22/4/2021).
Budi menilai, jika dibatalkan maka akan berdampak pada kegagalan proyek pembangunan yang didanai dari pinjaman PT. SMI.
“Kalau (pinjaman) batal, pastinya proyek pembangunan yang didanai pinjaman juga ikut dibatalkan. Dan kalau menurut kami, Gubernur tetap melanjutkan ketimbang harus membatalkan,” katanya.
Budi menuturkan, salah satu yang menjadi pertimbangan tetap dilakukannya pinjaman, pembangunan infrastruktur di Lebak pasca terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada awal 2020 lalu tidak dapat dilakukan.
“Menurut kami, dampaknya akan lebih besar. Contoh, jembatan Ciberang yang dan jalan -jalan yang terkena lonsong awal tahun 2020 kemarin karena dananya dari PT. SMI. Itu akan terhenti jika tidak dilanjutkan skema ini (pinjaman),” tuturnya.
Sementara, lanjut Budi, masyarakat di lokasi terdampak bencana sangat berharap pembangunan bisa dilaksanakan. Namun, di sisi lain, Pemprov Banten sendiri hingga saat ini belum dapat memastikan ketersediaan anggaran.
“Itu kan sudah sangat ditunggu oleh masyarakat disana. Kalau kita hentikan sekarang, kita tidak tahu kapan dianggarkan lagi, karena cukup besar dananya,” ujarnya.
Politisi PKS itu juga berharap pembangunan di Banten tetap dapat berjalan sesuai program yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif.
“Tapi kembali lagi (kita) menyerahkannya kepada Gubernur, apakah tetap melanjut atau menolak pinjaman PT.SMI atau akan menseleksi kembali pembangunan yang akan dibiayai PT.SMI sesuai skala prioritas,” tandasnya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
