CILEGON – Mantan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mengungkap terkait dengan cita-citanya untuk merealisasikan pembangunan akses Jalan Lingkar Utara (JLU). Dikatakan Iman, cita-cita itu terkesan kandas setelah ia tak lagi menjabat lantaran harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan perkara hukum izin suap Transmart pada 2017 silam.
Menurut Iman, realisasi pembangunan jalan alternatif sepanjang 12,6 kilometer itu akan semakin jauh dari harapan setelah diendus kaitan dugaan kabar keretakan hubungan antara Walikota Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta yang dikhawatirkan pula akan berdampak serius pada komitmen dan kinerja program pemerintahan.
“Kalau sudah begitu, bagaimana kita mau mewujudkan pembangunan JLU. Atau membuka kawasan ekonomi di Purwakarta dan sebagainya, itu tidak mungkin akan bisa dilakukan tanpa kerja keras Pemerintah Kota Cilegon. Makanya saya mengimbau kepada Walikota dan Wakil Walikota sekarang berhentilah ribut, ribut satu sama lain karena itu tidak bisa membangun kepentingan masyarakat,” ujarnya dalam Musyawarah Kecamatan V (Muscam) PK Partai Golkar se Kota Cilegon, di Grand Mangku Putra, Sabtu (6/11/2021) kemarin.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Cilegon ini juga mengungkap bagaimana mantan Walikota Cilegon terdahulu Tb Aat Syafaat memperjuangkan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) kala itu kendati marak dengan kritik penolakan hingga cacian.
“Apa yang terjadi sekarang, semua menikmati JLS, karena bila JLS tidak dibangun saya pastikan Cilegon akan crowded. Pemerintah Cilegon barulah merencanakan soal JLU untuk membicarakan bagaimana Cilegon 10 tahun ke depan. Volume kendaraannya bertambah, masyarakatnya juga bertambah, maka perlu ada jalur alternatif yang harus dibangun, namanya JLU. Jadi ga usah diperdebatkan oleh pemerintahan sekarang,” katanya.
Iman memaklumi keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membangun JLU yang membutuhkan anggaran sekira Rp500 miliar. Maka dari itu menurutnya perlu kreatifitas dan strategi pembangunan eksekutif untuk menyiasatinya, seperti halnya dengan menggaet partisipasi industri kala membangun JLS.
“Jadi membangun Cilegon itu ga cukup dengan APBD. Karena kalau dengan APBD, ga bakal. Karena saya sudah hitung angkanya. Makanya sekarang kan yang dibangun bak-bak dan tong sampah, kalau itu ga harus pakai APBD, pakai CSR juga bisa,” sindirnya.
Untuk ke arah itu, Iman meminta fraksi Golongan Karya DPRD Cilegon dengan bersama-sama rakyat untuk kritis, jeli dan tegas terhadap pemerintahan.
“Saya tegaskan Fraksi Golongan Karya akan mendukung pemerintahan apabila sejalan, on the track dengan kepentingan rakyat Cilegon. Tapi bila itu tidak sejalan, Fraksi Golongan Karya harus berani bersikap, ya bila perlu kita interpelasi. Kita pertegas aspirasi rakyat, yang itu bisa dijadikan keputusan politik dan pada akhirnya menjadi kebijakan publik,” tandasnya.
Di bagian lain, Pemkot Cilegon diketahui hanya menganggarkan sekira Rp5 miliar dalam APBD Perubahan 2021 untuk lanjutan pekerjaan JLU. Nilai itu pun bahkan diketahui sempat menuai pro kontra di parlemen saat penyusunan APBD Perubahan tahun ini.
“Memang kalau untuk menyelesaikan JLU masih jauh ya, karena tahun ini pun kita masih konsentrasi di pembebasan lahan, kalau sudah beres barulah berlanjut ke konstruksi. Rencananya JLU dibangun dua ruas dengan masing-masing lebar jalan 7 meter, itu belum termasuk pembangunan median, trotoar dan gorong-gorong,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Cilegon, Ridwan melalui sambungan telepon, Minggu (7/11/2021).
(dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
