SERANG – Wakil Ketua DPRD Banten yang juga Koordinator Komisi V, M. Nawa Said Dimyati mengaku, DPRD Banten dalam waktu dekat ini akan membuat surat rekomendasi untuk pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 2021, agar bisa dicairkan pada tahun anggaran 2022. Hal itu menanggapi tuntutan Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Banten yang meminta BOSDA 2021 dapat dicairkan.
Diketahui, untuk BOSDA sekolah-sekolah swasta mekanisme pencairannya melalui mekanisme hibah. “Intinya nanti dibuat rekomendasi agar itu (BOSDA) bisa dicairkan di 2022,” ujar Nawa.
Mengenai alasan tidak cairnya BOSDA untuk SMA/SMK/SKh swasta pada tahun lalu, Nawa menjelaskan, hal itu terganjal aturan. Dimana, BOSDA untuk sekolah swawta harus melalui mekanisme hibah. “Terganjal aturan, lewat hibah,” katanya singkat.
Meski begitu, politisi Demokrat itu mengaku, telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten terkait mekanisme pencairannya.
“Sudah koordinasi. Tingga buat (surat) rekomwndasi, bahwa BOSDA untuk sekolah swasta bisa dicairkan di tahun ini,” katanya.
Seperti diberitakan, sejumlah kepala sekolah swasta yang tergabung dalam FKSS Provinsi Banten melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Senin (17/1/2022). Aksi itu sendiri untuk meminta penjelasan dinas terkait dana BOSDA 2021 lalu yang tidak kunjung cair.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMK) Banten, Ahmad Ali Subhan mengatakan, pihaknya meminta kejelasan terkait BOSDA 2021 yang tak kunjung cair lantaran ada masalah administrasi.
“Kendalanya (tahun lalu) mekanisme administrasi yang memang tidak bisa ditempuh karena aturan baru, terkait Pergub 15 tahun 2019 terkait mekanisme e-hibah. Nah kita minta kejalasannya, dan minta jaminannya bagimana?,” kata ali saat ditemui usai audiensi.
Ali mengungkapkan, tak cairnya anggaran BOSDA 2021 sangat berdampak besar bagi operasional sekolah.
“Dampaknya besar, termasuk terbengkalainya honor-honor sebagian guru, pembelian media pembelajaran yang terhambat. Termasuk subsidi bagi para siswa yang nilainya Rp250 ribu per siswa,” ungkap Ali.
Mengenai audiensi dengan Dindikbud Provinsi Banten, Ali berharap, dapat segera menemui titik terang. “Beliau (Kepala Dindikbud Provinsi Banten Tabrani – red) sudah menjamin (BOSDA) 2022 sudah masuk anggaran (APBD 2022) dan (pencairan BOSDA) 2021 akan diupayakan. Jaminan terakhir Kepala Dinas mengatakan kita akan mengirimkan surat Febuari itu mungkin,” ujarnya.
Dirinya mengaku, pihaknya juga akan mengawal proses input e-hibah dan pencairan BOSDA 2021.
“Kalau e-hibah (diharapkan awal) tahun 2022 harus sudah di input. Kita juga kawal (pencairan BOSDA) 2021 untuk katanya bisa dicairkan di 2022. Ini kita akan kawal, karena butuh sinergitas apa yang bisa kita bantu di forum kita akan bantu,” tandasnya. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
