CILEGON – Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Banten Syaiful Bahri menilai tokoh politik di Cilegon cenderung lebih hati-hati melihat peluang dan tampil ke permukaan publik menjelang Pilkada Cilegon 2020.
Sehingga atmosfer pesta demokrasi di Cilegon tampak lebih sepi bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Banten yang secara terbuka dan terang-terangan tampil mencalonkan diri.
“Harusnya politikus di Cilegon sudah mulai berani tampil sebagai bagian dari demokrasi, walaupun faktanya masih banyak bakal kandidat di Cilegon yang masih belum berani tampil terang-terangan atau masih malu-malu,” ujar Syaiful kepada BantenNews.co.id, Senin (23/9/2019).
Dia menyatakan bahwa tokoh politik di Cilegon saat ini masih saling intip dan berhitung untuk mencalonkan diri pada Pilkada Cilegon 2020 nanti.
“Saya kira masih masuk akal karena pertama setidaknya bakal kandidat ini juga harus realistis karena persyaratannya setidaknya punya kursi di DPRD Cilegon, bila tidak punya kursi signifikan di DPRD, pasti kan dia harus berkoalisi, jadi mereka ini masih berhitung, berkalkulasi untung ruginya jika tampil duluan, tampil sejak dini itu jadi perhitungan politisi di Cilegon,” terangnya.
Selama ini kursi yang mayoritas di DPRD Kota Cilegon, kata dia, dikuasa Partai Golkar.
“Dan Golkar sendiri jelas punya kandidat, jadi setiap kandidat berkalkulasi secara matang, mereka juga gak mau istilahnya hanya sekadar euforia, para politisi di Cilegon ini kan sebenarnya sudah matang, sehingga kalkulasi mereka sudah yakin kapan mereka harus tampil,” terangnya.
Kata Syaiful, yang paling penting adalah bisa mengambil hati elit parpol di tingkat pusat. Sebab, yang menentukan maju atau tidaknya adalah para elit parpol pusat.
“Calon yang maju itu kan yang disetujui di tingkat pusat, nah makanya para elit parpol di Cilegon juga sudah cukup punya pengetahuan soal itu. Sehebat apapun main di Cilegon, kalau ketua partai di pusatnya tidak setuju ya lewat juga dia, kan pengalaman dulu seperti itu, miara partai di Cilegon habis-habisan, begitu di pusat dia tidak disetujui, jadi lewat kan?. Ini kan banyak kasus terjadi di Cilegon seperti itu,” paparnya.
Fenomena tersebut, kata dia, menjadi pelajaran para tokoh politik di Cilegon. Sehingga para politikus ini memang harus all out melakukan lobi-lobi politik tingkat tinggi di DPP.
“Untuk mencalonkan diri pertama harus disetujui ketua partai pusat karena rekomendasi ketua partai pusat itu jadi segala-galanya dalam persyaratan dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah, itu sebenarnya menjadi point penting kenapa para toko politik di Cilegon wait and see,” imbuhnya. (Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
