Beranda Pemerintahan Dugaan Kebocoran Anggaran Pegawai, BKPP Cilegon Sebut Tak Pernah Tahu

Dugaan Kebocoran Anggaran Pegawai, BKPP Cilegon Sebut Tak Pernah Tahu

Kepala BKPP Cilegon, Mahmudin (Gilang)

CILEGON – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Mahmudin menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah tahu porsi anggaran untuk pegawai di Pemkot Cilegon. Sebab, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.

Sehingga pihaknya tidak tahu bila ada dugaan pegawai fiktif di lingkungan Pemkot Cilegon. Sebab selama ini pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan.

“Ketika BPKAD menyusun struktur belanja pegawai, kita tidak pernah ditoel-toel, kita tidak pernah diajak ngomong. Jadi kita sendiri tidak tahu, berapa porsi belanja pegawai dan untuk berapa jumlah pegawai. Ketika ada penyusunan anggaran juga mereka hanya minta jumlah pegawai saja. Jadi anggaran sekian dalam setahun saya tidak tahu, kemudian untuk berapa orang saya tidak tahu,” ujar Mahmudin dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/9/2018).

Baca Juga : Diduga Banyak Pegawai ‘Siluman’ di Pemkot Cilegon, Dewan : Dapat Gaji Tapi Tak Ada Wujudnya

Dikatakan Mahmudin, seharusnya memang pihaknya dilibatkan dalam setiap penyusunan anggaran. Sebab, pihaknya yang mengetahui teknis terkait kepegawaian di Pemkot Cilegon.

“Seharusnya kan memang ketika setiap menyusun anggaran, ya paling tidak kan yang tahu jumlah pegawai, berapa yang naik pangkat, berapa yang naik gaji berkala setiap tahun, kan yang tahu BKPP, tapi selama ini kan tidak, ya sudah kita terima matengnya saja,” ucapnya.

Ketika saat ini muncul adanya dugaan pegawai fiktif, dia enggan berkomentar banyak. Sebab memang tidak mengetahuinya. “Kalau ada dugaan seperti itu ya monggo saja, silakan kroscek dan konfirmasi ke BPKAD. Ya silakan saja kroscek, kemana itu itu bocornya?,” katanya.

Dia menyatakan bahwa bila ada pegawai fiktif seharusnya yang melaporkan adalah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun sementara ini pihaknya belum menerima laporan.

“Apalagi kalau dugaannya itu honorer seperi THL itu kan adanya di OPD-OPD, kita kan hanya mengurusi TKK, dan itu kan jumlahnya juga terbatas hanya 500. Kalau THL kan saya tidak tahu berapa jumlahnya,” ucapnya. (Man/Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini