CILEGON – Anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan banyak laporan terkait pegawai fiktif di Pemkot Cilegon. Pasalnya, ada data nama pegawai baik honorer maupun ASN di pemerintahan setempat, namun tak ada wujudnya. Ironisnya, pegawai ‘siluman’ tersebut mendapat gaji tiap bulannya.
“Kita akan kroscek soal kabar ini ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) soal ini. Bila ini benar, jelas ini adalah kebocoran anggaran dan manipulasi data,” ujar Rahmatulloh kepada wartawan, Jumat (7/9/2018).
Dia menyatakan bahwa pegawai baik ASN dan Non ASN seperti THL, TKK dan lainnya dibayar dari Dana Alokasi Khusus (DAU) nilainya mencapai Rp500 miliar lebih setiap tahunnya. Jelas bila ada data ‘siluman’, kata dia, anggaran sebesar itu bisa merugikan keuangan daerah.
“Kita ingin mengetahui berapa sih datanya sebenarnya soal penggajian yang ditransfer BPKAD ke pegawai itu. Kita juga ingin tahu data ASN dan non ASN itu. Soalnya kita dapat kabar ada data kelebihan jumlahnya. Datanya ada, tapi orangnya tidak ada, ini kan terjadi kebocoran anggaran namanya,” terangnya.
“BPKAD mengaku siap memberikan data penggajian pegawai. Kita akan minta data lengkap berapa data transfer gaji THL, TKK dan lainnya ini,” terangnya.
Dikatakan Rahmatulloh, bahwa menurut informasinya data pegawai ‘siluman’ itu merupakan pegawai yang diduga titipan pejabat setempat.
“Kami dapat laporan banyaknya pegawai titipan di pegawai non PNS seperti THL, TKK. Ini justru yang lebih rentan bila dibandingkan dengan PNS,” ucapnya.
“Saya juga dapat laporan bahwa orangnya ada, tapi orangnya tidak pernah kerja. Bisa saja bagi dua gajinya dengan oknum tersebut. Persoalan ini kita kroscek,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Cilegon, Maman Maulidin saat ditemui di Kantor Walikota enggan diwawancara wartawan. (Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
