TANGSEL – Rencana Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan bantuan seragam batik dan pakaian olahraga gratis bagi siswa SD dan SMP negeri mulai tahun ajaran 2026 mendapat dukungan dari DPRD Kota Tangsel. Namun, kalangan legislatif menilai bantuan tersebut belum cukup menjawab kebutuhan perlengkapan sekolah yang harus ditanggung orang tua.
Sekretaris Komisi II DPRD Tangsel, Adi Surya, meminta program itu tidak berhenti pada dua jenis seragam saja. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun skema perluasan bantuan secara bertahap hingga mencakup seragam nasional dan pramuka.
“Program ini baik karena dapat mengurangi beban biaya pendidikan. Tetapi kebutuhan siswa tidak hanya seragam batik dan olahraga. Ke depan, seragam nasional dan pramuka juga perlu masuk dalam skema bantuan,” kata Adi, Selasa (9/6/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel itu menilai pengeluaran untuk perlengkapan sekolah masih menjadi salah satu beban terbesar yang dihadapi keluarga menjelang tahun ajaran baru. Karena itu, bantuan seragam dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Selain soal jenis bantuan, Adi juga menyoroti mekanisme penyaluran yang akan menggunakan data desil kemiskinan sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada data administratif.
Menurutnya, verifikasi faktual di lapangan perlu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima siswa yang membutuhkan.
“Data kemiskinan sering kali berubah. Jangan sampai ada keluarga yang layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi karena data belum diperbarui. Kondisi riil di lapangan harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengumumkan rencana pemberian bantuan seragam sekolah gratis berupa seragam batik dan pakaian olahraga bagi siswa SD dan SMP negeri mulai tahun ajaran 2026.
Program tersebut akan menyasar siswa kelas 1 SD, kelas 4 SD, dan kelas 7 SMP negeri melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mengatakan kebijakan itu lahir dari banyaknya keluhan masyarakat terkait tingginya biaya perlengkapan sekolah saat penerimaan peserta didik baru.
“Banyak orang tua menyampaikan biaya perlengkapan sekolah cukup membebani. Karena itu, pemerintah mulai membantu melalui penyediaan seragam batik dan pakaian olahraga,” kata Pilar.
Pemkot Tangsel juga membuka peluang memperluas cakupan bantuan pada tahun-tahun berikutnya. Namun, realisasi penambahan jenis seragam akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Kalau kondisi APBD memungkinkan, bantuan seragam dapat ditingkatkan sehingga jenis seragam lain juga bisa diakomodasi,” ujarnya.
Penulis: Ahmad Rizki
Editor: Usman Temposo
