Beranda Pemerintahan DPRD Pandeglang Pertanyakan Juknis Pengangkatan PPPK PW 2027

DPRD Pandeglang Pertanyakan Juknis Pengangkatan PPPK PW 2027

Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, Fuhaira Amin. (Madani Prasetia/Bantennews)

PANDEGLANG – Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu (PPPK PW) menjadi penuh waktu pada Januari 2027 masih menyisakan tanda tanya. Hingga Selasa (17/11/2026), pemerintah pusat belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur mekanisme perubahan status tersebut.

Ketidakjelasan itu juga menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Pandeglang. Dewan meminta pemerintah pusat segera menerbitkan aturan agar ribuan PPPK PW tidak terus menunggu kepastian tanpa kejelasan mekanisme dan waktu pelaksanaan.

Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, Fuhaira Amin, menyambut positif rencana pengangkatan tersebut. Namun, dia mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar melempar informasi yang berpotensi membangun harapan pegawai tanpa kepastian regulasi.

“Kita sangat gembira mendengar informasi dari pusat seperti itu. Tetapi, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai baru sebatas wacana, kemudian pada akhirnya masyarakat, khususnya para PPPK paruh waktu, justru kecewa,” kata Fuhaira kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).

Menurut Fuhaira, keberadaan juknis menjadi penentu pelaksanaan kebijakan tersebut. Tanpa aturan yang jelas, pemerintah daerah juga kesulitan menyiapkan mekanisme administrasi hingga kebutuhan anggaran.

Dia menyoroti konsekuensi fiskal dari perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Peningkatan status kepegawaian berpotensi menambah beban belanja pegawai, terutama untuk memenuhi hak penggajian.

“Pengaruh dari paruh waktu ke penuh waktu itu tentu ada dampaknya terhadap penganggaran, khususnya gaji yang bersangkutan. Ini yang harus kita pikirkan,” ujarnya.

Fuhaira juga meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan tenaga guru dan kesehatan. Pegawai pada formasi teknis, termasuk petugas pemadam kebakaran (Damkar), juga membutuhkan kepastian mengenai peluang perubahan status.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan kejelasan bagi seluruh kelompok PPPK paruh waktu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan antarkategori pekerjaan.

Baca Juga :  Pengamat: Siapa di Balik WUP Perairan Ujung Kulon?

Di tingkat daerah, DPRD Pandeglang berencana meminta penjelasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengenai perkembangan kebijakan pemerintah pusat.

DPRD bahkan membuka peluang menggelar rapat khusus jika persoalan tersebut membutuhkan pembahasan segera. Dewan ingin mengetahui kesiapan pemerintah daerah sekaligus memastikan aspirasi para PPPK paruh waktu mendapat perhatian.

“Kalau memang urgensinya tinggi, tentu kita akan undang secara khusus untuk membahas persoalan ini. Bagaimanapun, teman-teman PPPK paruh waktu sangat menantikan kepastian karena mereka berharap bisa menjadi penuh waktu,” tegasnya.

Fuhaira mengatakan, DPRD telah mengawal persoalan PPPK sejak dirinya menjabat koordinator Komisi I. Aspirasi mengenai status kepegawaian dan hak-hak PPPK juga pernah masuk dalam pembahasan bersama anggota dewan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Dia memastikan DPRD akan terus memperjuangkan aspirasi tersebut. Namun, Fuhaira menegaskan pemerintah tetap harus menjalankan proses perubahan status sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sepanjang aturan-aturannya kita tempuh dengan baik, tentu akan kita dorong dan kawal,” pungkasnya.

Penulis : Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd