PANDEGLANG – DPRD Kabupaten Pandeglang mempertanyakan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan menilai tim tersebut belum menunjukkan hasil nyata sejak dibentuk, bahkan menyindir keberadaannya hanya menjadi tim ‘tukcing’ atau dibentuk cicing.
Ketua Fraksi PKS DPRD Pandeglang, Dede Sumantri, menegaskan kondisi fiskal Kabupaten Pandeglang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurutnya, lemahnya PAD membuat daerah kesulitan membiayai pembangunan secara mandiri.
“Fiskal kita masih bergantung kepada bantuan pemerintah pusat, baik DAK maupun DAU, karena PAD kita masih kecil. Akibatnya masih banyak kegiatan yang belum bisa dibiayai jika tidak ditopang program dari pusat,” kata Dede, Selasa (4/8/2026).
Dede meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjadikan peningkatan PAD sebagai agenda utama. Ia juga mendesak Satgas PAD membuktikan kinerjanya melalui langkah konkret, bukan sekadar menyusun rencana.
“Satgas PAD yang dibuat ini harus efektif dan terlihat juga kerjanya. Jangan hanya bicara akan melaksanakan, tetapi sekarang harus jelas Satgas PAD sudah melakukan apa,” tegasnya.
Menurut Dede, Satgas PAD harus menetapkan target yang terukur dan menjalankan evaluasi secara berkala agar setiap strategi peningkatan pendapatan daerah menghasilkan dampak nyata.
Ia mencontohkan optimalisasi pajak restoran melalui pemasangan tapping box di setiap kasir. Menurutnya, pemerintah harus menentukan jumlah alat yang akan dipasang sekaligus mengukur kontribusinya terhadap penerimaan pajak.
“Misalnya mengoptimalkan PAD dari sektor makan dan minum dengan memasang tapping box di setiap kasir. Berapa alat yang dibutuhkan dan bagaimana efektivitasnya harus bisa terlihat,” ujarnya.
Selain pajak restoran, Dede juga melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyimpan potensi PAD baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, aktivitas dapur MBG dapat menghasilkan pendapatan dari sektor pengelolaan sampah, perizinan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga layanan pendukung lainnya.
“MBG yang berjalan di Kabupaten Pandeglang itu banyak potensinya. Salah satunya dari pengelolaan sampah oleh lingkungan hidup, kemudian izin NIB dan perizinan lainnya,” katanya.
Dede mendorong Pemkab Pandeglang segera memetakan seluruh potensi tersebut agar mampu menjadi sumber pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Kalau dikelola dengan serius dan dipetakan dengan baik, ini bisa menjadi potensi pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Pandeglang,” pungkasnya.
Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd