LEBAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lebak Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Lebak, Rabu (22/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, dan dihadiri Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.
“DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan secara cermat, kritis, dan konstruktif. Laporan ini akan menjadi bahan kajian dalam pembahasan panitia khusus (pansus) yang telah dibentuk,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pihak eksekutif demi kelancaran kerja pansus. Menurutnya, Bupati perlu menugaskan tim asistensi bersama OPD untuk mendampingi proses pembahasan.
“Nantinya akan dilakukan uji petik untuk memverifikasi kesesuaian data dokumen LKPJ dengan kondisi di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan APBD efektif, tepat sasaran, dan akurat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya dalam penyampaian LKPJ mengungkapkan rencana pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026, termasuk pembangunan jalan desa.
“Selain ruas jalan kabupaten, pada tahun 2026 akan ada 42 titik jalan desa yang dibangun. Ini di luar proyek jalan kabupaten seperti Rangkasbitung–Gajrug dan Rangkasbitung–Sajir yang saat ini sudah mulai dikerjakan,” jelasnya.
Ia berharap DPRD dapat memberikan masukan, saran, serta rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Saya berharap DPRD dapat memberikan masukan agar pembangunan berjalan lancar demi kemajuan masyarakat Lebak,” pungkasnya.
Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Usman Temposo