SERANG – Rencana perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat sorotan tajam DPRD. Parlemen mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan pemekaran dinas, peningkatan tipologi, dan perubahan nomenklatur sebagai alasan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banten, Riyan Hidayat menegaskan, setiap perubahan struktur birokrasi harus memiliki urgensi dan manfaat nyata. Jangan sampai pemerintah justru memperbanyak organisasi tanpa meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sorotan utama Pansus IV tertuju pada rencana pemisahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi dua instansi, yakni Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Menurut Riyan, pemerintah harus mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh. Kajian harus mencakup pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), efektivitas koordinasi, hingga konsekuensi anggaran.
Ia mengingatkan, pembentukan dinas baru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan memicu pemborosan jika pemerintah tidak menghitung kebutuhan organisasi secara matang.
“Jangan sampai pemekaran organisasi justru menambah beban anggaran dan memperpanjang rantai birokrasi. Kita harus memastikan setiap pembentukan maupun pemisahan perangkat daerah memiliki urgensi, argumentasi kelembagaan, serta manfaat yang terukur bagi masyarakat,” ujar Riyan, Senin (9/11/2026).
Selain memecah Dinas PUPR, rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut juga mengusulkan peningkatan tipologi menjadi A untuk dua instansi, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Khusus BPKAD, pemerintah mengusulkan perubahan nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Perubahan nomenklatur juga menyasar Dinas Pariwisata yang akan berganti menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).
Riyan meminta pemerintah tidak sekadar mengganti nama instansi tanpa memperjelas tugas dan tanggung jawabnya. Penambahan fungsi ekonomi kreatif serta riset dan inovasi harus memiliki target kerja terukur agar tidak memicu tumpang tindih kewenangan antardinas.
“Penambahan fungsi ekonomi kreatif serta riset dan inovasi daerah harus memiliki arah kerja yang jelas sehingga perubahan struktur benar-benar memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan,” ujarnya.
Pembahasan Raperda tersebut juga mencakup penyatuan landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selama ini, kedua instansi memiliki regulasi masing-masing, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 untuk BPBD dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 untuk Kesbangpol. Melalui Raperda baru, pemerintah mengusulkan penyatuan landasan hukum guna memperkuat integrasi kelembagaan dan memberikan kepastian hukum.
Untuk menguji kelayakan perubahan struktur tersebut, Pansus IV telah memanggil sejumlah unsur eksekutif. Mereka meliputi Sekretaris Daerah, Asisten Daerah I, Biro Hukum, Biro Organisasi, Inspektorat, BPKAD, Bappeda, hingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Pansus ingin memastikan pemerintah memiliki perhitungan yang jelas terkait kesiapan kelembagaan, kebutuhan pegawai, pembagian kewenangan, dan konsekuensi pembiayaan.
Riyan menegaskan, efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja harus menjadi tolok ukur utama dalam penataan OPD. Pansus IV juga berencana melanjutkan pembahasan materi Raperda bersama OPD terkait.
“Orientasi kami bukan memperbanyak dinas atau badan, melainkan memastikan organisasi pemerintahan memiliki fungsi yang tepat, kewenangan yang jelas, dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk membiayai birokrasi harus memberikan nilai tambah bagi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Banten,” tegasnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd