SERANG — DPRD Banten menyodorkan 21 catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Banten tahun anggaran 2025. Dewan menilai sejumlah sektor strategis masih membutuhkan penguatan kebijakan dan percepatan program.

Juru bicara pimpinan Panitia Khusus I DPRD Banten, Wawan Suhada menegaskan, rekomendasi itu bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Rekomendasi ini kami sampaikan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Wawan dalam rapat paripurna DPRD Banten, Kamis (30/4/2026).

DPRD merinci catatan pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kawasan kumuh, tata ruang jalan, ketenagakerjaan, ekonomi, ketahanan pangan, banjir, transportasi, hingga pendapatan daerah.

Pada sektor infrastruktur, DPRD menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas jalan.

Dewan mendesak pemerintah provinsi mempercepat pemeliharaan dan pelebaran ruas strategis, termasuk koridor pendukung mobilitas nasional seperti Teluk Naga–Dadap dan Palima–Cinangka.

DPRD juga mendorong penanganan kawasan kumuh melalui pendekatan lintas sektor berbasis data serta penertiban pemanfaatan ruang jalan.

Di sektor ketenagakerjaan, dewan meminta pemerintah menciptakan lapangan kerja yang lebih terarah, memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, dan memastikan transparansi rekrutmen agar praktik percaloan tidak terjadi.

Pada aspek keuangan, DPRD menilai PAD belum optimal. Dewan meminta Pemprov meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi layanan dan menggali sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor ekonomi hijau.

Selain itu, DPRD meminta pemerintah meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih berorientasi pada hasil. Dewan juga mengingatkan potensi penurunan pajak kendaraan akibat peralihan ke kendaraan listrik.

“Belanja harus berdampak nyata. Perencanaan harus lebih efektif agar hasilnya dirasakan masyarakat,” tegas Wawan.

DPRD turut menyoroti tata kelola pemerintahan, pemanfaatan data sosial ekonomi sebagai dasar perencanaan, manajemen talenta ASN, pengembangan pariwisata, pengelolaan pesisir, hingga program kemandirian desa.

Sekretaris Daerah Banten, Deden Apriandhi, memastikan Pemprov menindaklanjuti seluruh catatan tersebut.

“Kami siap menjalankan rekomendasi. Sebagian juga sudah kami mulai pada 2026 ini,” ujar Deden.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd