SERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Suharno, menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk segera melakukan crash program atau program terobosan yang inovatif guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat adanya indikasi penurunan fiskal dan tren penurunan PAD akibat meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di masyarakat.

Menurut Suharno, sekitar 17% PAD Provinsi Banten selama ini ditopang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kehadiran kendaraan listrik yang saat ini masih dibebaskan dari pajak berdasarkan regulasi pusat, secara otomatis berdampak besar pada penurunan penerimaan daerah tersebut.

Guna mensiasati kondisi tersebut, Suharno menawarkan tiga solusi strategis:

1. Kelola Air Permukaan Kawasan Industri melalui BUMD Suharno meminta agar pengelolaan air permukaan untuk kebutuhan kawasan industri tidak diserahkan kepada pihak swasta, melainkan dikelola langsung oleh Pemprov Banten melalui PT Persiroda (BUMD).

Ia mencontohkan potensi besar di Kawasan Industri Cikandi Modern yang kebutuhan airnya sangat tinggi, namun pemerintah daerah saat ini hanya menerima bagi hasil pajak yang relatif kecil.

“Jangan sampai kita cuma senang menerima pajak, tetapi kita harus mengelola langsung karena potensinya sangat besar untuk mendatangkan profit bagi daerah,” ujarnya dalam Podcast Wakil Rakyat bersama Bantennews.co.id

2. Optimalisasi Bank Banten dan Pengalihan Seluruh RKUD Untuk mendukung pendanaan pengelolaan air permukaan tanpa mengganggu postur APBD, Suharno menyarankan pemanfaatan skema kredit dari Bank Banten.

Oleh karena itu, ia mendesak agar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari seluruh (empat kota dan empat kabupaten) di Provinsi Banten mutlak harus dikelola oleh Bank Banten. Pengalihan ini dinilai akan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, memperbanyak jumlah nasabah secara simultan dari kalangan ASN hingga perangkat desa, serta memperbesar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bermuara pada peningkatan PAD.

3. Penertiban Aset Daerah yang Menganggur (Idle) Selain sektor pajak dan perbankan, Suharno juga menyoroti banyaknya aset milik Pemprov Banten berupa tanah, bangunan, hingga kendaraan dinas rusak yang masih berstatus idle atau tidak termanfaatkan.

Ia meminta aset-aset tersebut segera diinventarisasi secara tertib untuk kemudian dianalisis; apakah akan disewakan, dikerjasamakan dengan BUMD, atau dilelang demi mempercepat perputaran pendapatan daerah.

Di sisi pelayanan, politisi Gerindra ini juga mendorong UPT Samsat untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menjemput bola, termasuk memperpanjang waktu pelayanan pembayaran pajak hingga malam hari di pusat-pusat keramaian seperti mall, serta menertibkan kendaraan dinas (plat merah) dan kendaraan operasional perusahaan (alat berat) agar aktif membayar pajak di wilayah Banten .

Wawancara lengkap mengenai strategi peningkatan pendapatan daerah ini dapat disaksikan melalui kanal resmi YouTube Banten News.

Redaksi