PANDEGLANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Perry Hasanudin mengaku tidak terlalu ambil pusing terkait tudingan mahasiswa soal penyaluran bantuan untuk korban tsunami yang dianggap tidak transparan.
Menurutnya, saat ini Pemkab Pandeglang lebih memilih fokus dalam penanggulangan pasca bencana dibandingkan persoalan tersebut.
“Kalau mau nuding tidak transparan monggo, kalau tidak jelas monggo, saya bebas. Tetapi sampai saat ini semua konsentrasi dalam penanggulangan bencana semuanya Dinas, BPBD,” katanya, Jumat (28/6/2019).
BACA : PMII Pandeglang Nilai Penyaluran Dana Korban Tsunami Tidak Transparan
Namun, jika mahasiswa menemukan adanya pengelolaan dana yang dianggap kurang transparan apalagi sampai pada penyalahgunaan, mahasiswa diminta untuk melapor ke pihaknya.
“Kita tidak ada toleransi kalau ada penyalahgunaan. Karena ada bantuan sementara dari BNPB, itu sudah dibagikan saat bencana,” terangnya.
Perry mengatakan, terkait bantuan keuangan dari sejumlah pihak telah dimasukkan ke kas daerah. Ia juga menyebutkan sumber bantuan keuangan yang masuk ke mulai dari BNPB dan pihak ketiga.
Namun terkaitnya total dana sumbangan tersebut, Perry menyarankan untuk mengkonfirmasi ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
Terkait transparansi dan pertanggungjawaban dana tersebut, lanjut Perry bakal dilaporkan secara kelembagaan ke pihak DPRD sesuai dengan laporan keuangan. Lagi pula kata Perry, dalam penggunaan dana itu telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Penanganan (bantuan keuangan) tsunami kita meminta pendamping ke BPKP bersama Inspektorat,” ucapnya. (Med/Red)
