CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berencana mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memberlakukan moratorium terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya. Usulan tersebut dilatarbelakangi oleh dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon dalam beberapa waktu terakhir.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, mengatakan bahwa usulan tersebut akan dibahas secara mendalam bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam rapat koordinasi penanganan banjir dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ke depan.
“Ini akan dibahas di tingkat Forkopimda untuk kemudian diajukan ke Pemprov Banten, terkait dengan penyelesaian banjir, termasuk yang disebabkan oleh dampak aktivitas pertambangan dan faktor lainnya,” kata Aziz, Senin (5/1/2026).
Aziz menjelaskan, Pemkot Cilegon akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Banten, khususnya terkait berbagai aktivitas yang berpotensi memicu banjir di wilayah Cilegon. Salah satunya adalah peninjauan kembali izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.
“Intinya dari sisi koordinasi yang harus kita perkuat kembali dengan provinsi, terutama terkait izin-izin pertambangan mana saja yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.
Menurut Aziz, Pemkot Cilegon juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan karena dampak aktivitas tersebut dirasakan langsung oleh wilayah setempat. Ia berharap ke depan ada kebijakan tegas berupa penghentian sementara atau moratorium izin pertambangan.
“Kami yang memiliki wilayah tentu harus memantau langsung kondisi di lapangan. Ke depan, kami berharap izin-izin pertambangan bisa dihentikan atau dimoratorium, karena ini berdasarkan pengalaman bencana yang sudah kita alami,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menegaskan bahwa Pemkot Cilegon sebenarnya telah mengidentifikasi potensi dampak aktivitas pertambangan jauh sebelum banjir terjadi.
“Jauh sebelum bencana ini terjadi, kami sudah menyampaikan bahwa salah satu faktor penyebab potensi bencana berasal dari aktivitas pertambangan. Itu sudah kami identifikasi sejak awal,” pungkas Fajar.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin