Ditanya Soal Polemik Demokrat, WH: Itu Sudah Ada yang Urus

SERANG – Gubernur Banten yang juga kader Partai Demokrat, Wahidin Halim (WH) mengaku tidak mau ikut campur dalam urusan internal partai. Ia menilai, persoalan internal partai mempunyai mekenisme tersendiri.

Kepada awak media, WH juga mengaku saat ini dirinya lebih fokus untuk mengurusi rakyat Banten.

“Soal (polemik) itu sudah ada yang komentar. Masa Gubernur komentar, Gubernur mah ngurusin rakyat, bukan politik udah ada (ranahnya) masing-masing,” ujar WH, Selasa (9/3/2021).

Sebagai kader terbaik Partai Demokrat, WH mengaku tidak mau mencampuri maslah politik. “Saya kader terbaik, tapi urusan politik kita serahkan ke partai, (ada) mekanismenya. Jangan ujug-ujug gubernur komentar,” katanya.

Mengenai pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat Banten yang juga Bupati Lebak, Iti Octavia yang akan mengirimkan santet kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, WH meminta awak media bertanya langsung ke Bupati Lebak. “Soal santet tanya saja sama dia (Iti),” singkatnya.

Diketahui, DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Sumatera Utara menyatakan Moeldoko menjadi Ketua Umum merupakan kongres abal-abal. Hal itu lantaran pelaksanaan KLB tidak sesuai AD ART yaitu deukungan sepertiga DPD, 50 persen DPC dan disetujui majelis tinggi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD Demokrat Banten, M. Nawa Said Dimiyati menilai adanya pihak-pihak yang memaksakan digelarnya KLB Partai Demokrat tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai. Bahkan dirinya menilai isu KLB yang dihembuskan dengan kata lain merupakan kudeta (coup d’etat).

“KLB (itu) siapa yang mau lakukan? Sesuai AD-ART bukan? Kalau bukan itu bukan KLB tapi kudeta,” tegas pria yang akrab disapa Cak Nawa saat ditemui BantenNews.co.id di ruang kerjanya di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (3/3/2021).

Nawa mengatakan, ketentuan KLB telah tertuang dalam AD-ART partai, dimana terdapat persyaratan ya g harus dipenuhi sehingga hal tersebut dapat digelar.

“KLB itu atas dasar usulan dari 2/3 DPD dan separuh DPC se-Indonesia. Lalu diajukan ke Majelis Tinggi lalu disetujui. Dan DPD dan DPC yang dimaksud ini para ketua, bukan sekretaris bukan juga bendahara ataupun wakil ketua,” katanya.

(Mir/Red)