Diskusi Publik PPMC, Masyarakat Siap Kawal Realisasi Pelabuhan Warnasari

CILEGON – Kepala Bappeda Kota Cilegon Ratu Ati Marliyati membeberkan sejarah panjang perjuangan pemerintah daerah untuk memiliki pelabuhan di Warnasari kepada seluruh undangan yang menghadiri Halal bi halal dan Diskusi Publik yang dihelat oleh ormas Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) di Aula Gedung DPRD Cilegon, Sabtu (30/6/2018).

Dalam momentum yang mengusung tema “Bersama rakyat wujudkan cita-cita pelabuhan Warnasari” itu, Ati menuturkan bahwa rencana pembangunan pelabuhan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon 2005-2025 itu memberikan kesan yang mendalam baginya.

“Karena memang kebutuhan pembangunan pelabuhan ini sudah direncanakan dan melalui tahapan perencanaan yang Insha Allah semuanya mengacu pada tahapan regulasi yang ada. Daerah tidak harus selamanya bergantung dari pemerintah pusat, harus mandiri dan mampu mengelola sumber pendapatan sendiri. Kita sudah mengorek seluruh potensi pendapatan yang ada, karena Cilegon tidak memiliki sumber daya alam, tapi pula sumber pendapatan dari pajak yang ada pun belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam sambutan.

Namun demikian, Ati yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), BUMD yang ditunjuk Pemkot Cilegon sebagai pengelola pelabuhan Warnasari kelak ini tidak menampik lambannya progress administrasi dan perizinan di tingkat pemerintah pusat yang dibutuhkan untuk menuju pembangunan pelabuhan di atas lahan seluas 45 hektar tersebut.

“Saya berharap kepentingan pusat dan di daerah itu bisa sinergi, itu saja. Kita kan juga tidak mengambil jatah (pasar sandar dan bongkar muat kapal) pusat ya kan? Tapi kan jangan juga kita digantung, diambangkan proses perizinannya sehingga kita harus lama menunggu. Tapi kita juga tidak mau kalau harus bertentangan dengan regulasi yang ada,” terangnya.

Senada dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Sahruji. Ia menilai, pemerintah daerah akan lebih mandiri dalam hal anggaran dan pembiayaan berbagai program pembangunan bila pelabuhan itu kelak terealisasi. “Kami pun sebagai mitra pemerintah akan berupaya optimal kalau kegiatan kepelabuhanan itu sudah terbangun, termasuk membuka akses bagi pengusaha pelayaran maupun ekspedisi dalam rangka membangun perekonomian daerah,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Kegiatan, Arief Rachman Elchair menyebutkan bahwa momen tersebut dihelat guna menambah wawasan baru di kalangan masyarakat yang selama ini banyak mempertanyakan kelanjutan realisasi pembangunan pelabuhan Warnasari.

“Masyarakat kita selama ini masih melihat pembangunan pelabuhan Warnasari ini masih sebatas wacana dan bertanya kapan jadinya, tanpa mengetahui persoalan yang dihadapi PT PCM dan pemerintah daerah secara detail. Outputnya adalah, ketika kita sudah mengetahui persoalannya apa, maka kita berharap agar pembangunan pelabuhan ini tidak hanya jadi perjuangan pemda sendiri tapi ada keterlibatan penuh dari masyarakat karena pelabuhan ini adalah milik bersama,” katanya.

Lambannya realisasi pembangunan pelabuhan, lanjut Arief, bahkan sudah mengundang keprihatinan banyak pihak sehingga merasa perlu mengetahui dan mendiskusikan hal itu dalam kelompok masyarakat yang lebih luas.

“Sebelum pelabuhan ini terwujud, kita akan terus coba mengawal dan ikut membantu pemerintah. Kalau perlu demo ya demo, atau pun perlu kita lakukan dalam bentuk lain. Kalau political will pemerintah pusat juga kurang berpihak, artinya telah terjadi kegagalan otonomi daerah karena pemerintah pusat yang khawatir dengan daerah. Ini yang kita kawal. Kalau memang sudah tidak persoalan dengan regulasi, kenapa (tahapan perizinan pelabuhan) harus diperlambat?,” tandasnya. (dev/red)