CILEGON – Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (KS), Silmy Karim menyatakan pihak bakal melakukan prombakan sistem besar-besaran di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi baja tersebut.
Hal ini merupakan respons kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Teknologi dan Produksi PT KS, Wisnu Kuncoro.
Dalam perombakan besar-besaran sistem tersebut pihaknya bakal menerapkan ISO 37001 yang bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
“ISO 37001 ini bukan hanya rencana, tapi sudah kita canangkan. Kepala BSN, Bambang Prasetya juga sudah datang ke KS dalam rangka yang lain, tapi dalam semangat yang sama. Saya bilang ini ada usul kami akan coba menerapkan ISO 37001, beliau menyambut baik, bahkan menawarkan BSN sebagai konsultanya, karena kan bikin ISO itu perlu ada konsultannya, ini kita suport, sehingga PT KS menjadi BUMN pertama yang menerapkan ISO 37001,” ujar Silmy, Jumat (29/3/2019).
Silmy menjelaskan, dalam penerapan ISO 37001 ada aturan yang mengikuti standar tersebut. “Jadi aturan detailnya misalnya proses pengadaannya, kemudian cara bernegosiasi seperti apa, mengenai kualitasnya, pengecekan, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan perombakan sistem besar-besaran, tapi yang terpenting adalah memulainya tanpa mengganggu operasional dan hal-hal lain yang mengagetkan, ya secara secara besar besaran harus, tapi prosenya kita bikin smoot,” ucapnya.
Dia menegaskan bahwa proses perombakan sistem tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan dilakukan sekaligus. Itu guna merubah sistem supaya PT KS terbebas dari praktik korupsi.
“Jadi prosesnya kita bikin langsung, tidak bertahap. Kalau yang kaya gini-gini harus langsung. Karena peristiwa kemarin kan adalah sebuah praktik yang tidak sejalan dengan semangat kita dalam melakukan bersih-bersih di PT KS,” ucapnya.
Dalam rangka bersih-bersih di PT KS, pihaknya juga telah mengundang vendor dalam rangka menyamakan persepsi dan mengajak agar mencegah tindak korupsi di perusahaan plat merah tersebut.
“Kita mengundang para vendor ini kan sebagai respons kita untuk KS bersih, kemudian juga hubungan yang baik, saling menguntungkan, kompetitif. Solanya dengan adanya biaya tambahan seperti kasus kemarin itu kan akhirnya KS sendiri tidak bisa independen dalam menentukan pilihannya, khususnya untuk barang dan jasa, akhirnya biaya tinggi sehingga membuat tidak kompetitif,” terangnya.
Dia menuturkan kedepan sistemnya bakal diubah, dimana dia menekan dalam pengadaan barang dan jasa tidak menggunakan perantara.
“Supaya lebih efisien tidak menggunakan perantara, ini memang sudah kita tekankan kepada seluruh rekanan PT KS langsung ke produsen, langsung kepada pemilik barang, jangan pakai perantara lagi, karena kan kejadian kemarin itu sangat memprihatinkan, dimana tugas saya dalam rangka bersih-bersih masih juga kecolongan. Ini yang mesti kita introspeksi, lebih kerja keras lagi untuk hasil yang lebih baik,”
“Saya juga memberikan semangat dan menekan kepada vendor agar melawan untuk segala macam permintaan yang tidak wajar,” tandasnya.
Kedepan, kata dia, guna mengurangi interaksi antara petinggi PT KS dan vendor pihaknya juga bakal membuat aplikasi.
“Ya ini supaya tidak terlalu banyak bertemu dalam proses tender. Saat ini kita sedang cari cara yang terbaik, tapi yang terpenting yang pertama adalah semangatnya dulu dalam keterbukaan ini. Sehingga mereka tidak khawatir. Saat ini juga kan mereka tahu nomor telepon dirut KS. Kalau ada yang tidak beres tinggal dilaporin, otomatis bakal bersih. Sistem masih bisa diakali soalnya, tapi semangat dan niat serta sistem yang baik kalau bisa seiring berjalan akan lebih baik lagi efektivitasnya,” imbuhnya. (Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
