CILEGON – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Cilegon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini diketahui berjumlah sekira 4.934 orang. Jumlah tersebut belum termasuk pegawai yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Tenaga Harian Lepas (THL) hingga tenaga kerja penunjang seperti petugas keamanan dan kebersihan yang jumlah totalnya sudah melampaui setengah dari jumlah PNS.
Hal itu baru terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dengan Komisi I di gedung DPRD Cilegon, belum lama ini.
“Data yang ada di kami, PNS itu ada 4.934 orang dan itu sudah termasuk guru di dalamnya. Kemudian ada yang Non PNS, ada TKK, THL, lalu ada petugas keamanan dan kebersihan jumlahnya itu total kurang lebih 3.058 orang. TKK yang dengan keputusan Walikota itu ada 541 orang, sementara THL itu kurang lebih 1.714 orang dan sisanya jasa keamanan dan kebersihan ada 803 orang yang tersebar hingga di kelurahan dan sekolah-sekolah,” ungkap Kepala BKPP Cilegon, Tb Heri Mardiana.
Dijelaskan Heri, mengacu pada Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa status ASN itu sendiri terbagi atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Ini pula yang menjadi persoalan nasional, ternyata masih banyak tenaga honorer, ini yang tidak diakui pemerintah. Belum lagi persoalan P3K. Padahal di pemerintah pusat, P3K ini juga belum ada kejelasan, soal gajinya, apalagi mereka juga tidak mendapatkan pensiun,” imbuhnya.
Namun, apa yang disampaikan BKPP Cilegon tersebut tidak segera diamini oleh Komisi I DPRD Cilegon yang menuntut OPD yang membidangi kepegawaian daerah itu untuk menyampaikan laporannya secara terperinci dan tertulis.
“Yang kami inginkan, kalau bisa jumlah itu dapat disampaikan secara tertulis dan detail di setiap dinas berapa jumlah sebaran pegawainya. Berapa jumlah PNS, TKK dan THL nya. Karena itu juga sebagai bahan kajian kami di Komisi I ini yang beberapa orangnya juga bertugas di Badan Anggaran. Kami minta agar laporan tertulis itu dapat segera kami terima,” kata Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
