SERANG – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten mengklaim penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk tahap pertama bagi warga terdampak Covid-19 mencapai 70 hingga 80 persen. Sedangkan sisanya terjadi keterlambatan penyaluran sehingga untuk tahap selanjutnya kemungkinan akan dilakukan sekaligus.
“Sekira 70 sampai 80 persen sudah tersalurkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Darma saat dihubungi, Senin (8/6/2020).
Budi menuturkan, untuk pembayaran tahap dua dan tiga dimungkinkan untuk digabungkan (rapel). “Tahap dua dan ketiga ada kemungkinan disatukan dalam satu tahap,” ujarnya.
Ia menjelaskan, digabungnya pencairan bansos untuk dua tahap akhir itu dilakukan untuk mempersingkat waktu penyaluran. Sebab diakuinya terjadi keterlambatan penyaluran bansos JPS untuk tahap pertama. Hal itu terjadi karena pihaknya terkendala pada proses pendataan yang ternyata prosesnya cukup panjang.
“Data yang disampaikan dari kabupaten/kota harus diproses hingga data tersebut betul-betul valid secara kependudukan maupun prosedur bank,” katanya.
Selain pedataan, kata dia, prosedur di lembaga penyalur yaitu perbankan pun harus ditempuh. Rangkaiannya mulai dari pembukaan rekening hingga pemenuhan aspek uji kelayakan.
Ditegaskan Budi, hal-hal tersebut sudah ditempuhnya sehingga penyaluran untuk tahap dua dan tiga diyakini tak akan terjadi keterlambatan lagi.
“Karena data sudah matang dan rekening tersedia, maka penyaluran tidak mengalami keterlambatan. Selama anggaran yang ada di kas daerah tersedia,” ungkapnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, Pemprov Banten hingga saat ini tak ada rencana untuk melakukan refocusing anggaran tahap IV untuk percepatan penanganan Covid-19. Sebab, alokasi hasil tiga tahap refocusing yang dilakukan dinilai sudah mencukupi.
Nilai dari tiga tahap refocusing kemarin mencapai Rp1,68 triliun yang ditempatkan pada pos Belanja Tak Terduga (BTT). Alokasi itu bila ditambah dengan bantuan keuangan kabupaten/kota senilai Rp440 miliar maka totalnya menjadi Rp2,12 triliun.
“Dana yang sudah dialokasikan saja belum terpakai semua. Jadi tidak ada refocusing tahap empat. Kalaupun ada nanti (bentuknya) perubahan APBD,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinsos Provinsi Banten alokasi dana yang disiapkan untuk bansos JPS adalah senilai Rp709 miliar untuk 421.177 Kepala Jeluarga (KK) penerima manfaat di delapan kabupaten/kota. Untuk penerima di wilayah Tangerang Raya memeroleh Rp600.000 per KK per bulan, sementara di luar wilayah itu menerima Rp500.000 per KK per bulan. Bantuan diberitakan selama tiga bulan.
Adapun progres pendistribusian hingga 6 Juni terdiri atas Kota Tangerang Selatan terdapat 22.258 KK atau Rp40 miliar. Telah tersalurkan 5.243 KK senilai Rp3,1 miliar sementara yang siap salur sebanyak 5.935 KK atau Rp3,5 miliar. Kota Tangerang dengan alokasi 86.783 KK senilai Rp156,2 miliar terdistribusi 8.958 KK Rp5,3 miliar dan yang siap salur 10.308 KK Rp6,1 miliar.
Kabupaten Tangerang dengan alokasi 149.133 KK senilai Rp268,4 miliar sudah tersalurkan 35.813 KK Rp21,4 miliar dan siap salur 51.469 KK Rp30,8 miliar. Kabupaten Lebak dengan kuota 11.655 KK sebesar Rp17,4 miliar, tersalurkan 438 KK Rp219 juta dan siap salur 7.336 KK Rp3,6 miliar. Kabupaten Pandeglang dengan alokasi 44.673 KK senilai Rp67 miliar, sudah terdistribusikan 27.772 KK Rp13,8 miliar sementara yang siap salur 31.529 KK Rp15,7 miliar.
Lalu untuk Kabupaten Serang teralokasikan 56.100 KK senilai Rp84,1 miliar miliar dan sudah cair untuk 466 KK Rp233 juta dan siap salur 39.088 KK Rp19,5 miliar. Kota Serang dengan alokasi 30.200 KK senilai Rp45,3 miliar belum ada yang tersalurkan, sementara yang siap salur ada 22.108 KK Rp11 miliar. Sedangkan Kota Cilegon dengan alokasi 20.375 KK senilai Rp30,5 miliar juga belum ada yang terdistribusikan, sedangkan yang siap salur ada 13.576 KK atau Rp6,7 miliar. (Tra/Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
