SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten memastikan tetap akan menunda belajar tatap muka tingkat SMA dan SMK di Banten. Hal itu sesuai instruksi Gubernur Banten Wahidin Halim yang menilai kasus positif Covid-19 di Banten masih cukup tinggi.
Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani membenarkan pihaknya telah mengambil keputusan untuk kembali menunda belajar tatap muka yang sebelumnya direncanakan akan dimulai pada awal Januari 2021. “Benar, (kami) sudah ambil keputusan (menunda),” katanya, Senin (28/12/2020).
Dijelaskan Tabrani, keputusan penundaan kembali belajar tatap muka sudah melalui berbagai pertimbangan. Bahkan pihaknya juga meminta masukan dari ikatan dokter spesialis.
“Ada berbagai pertimbangan kenapa belajar tatap muka ditunda. Beberapa di antaranya karena masih tingginya kasus, lalu adanya masukan dari dokter anak dan spesialis paru. Kami juga sudah rapat dengan dindik dan Dinas Kesehatan (dinkes) kabupaten/kota bahwa sekolah atau belajar tatap muka tetap ditunda,” jelasnya.
Tabrani juga belum dapat memastikan kapan belajar tatap muka kembali dibuka. Ia juga menegaskan, tak mentolerir sekolah yang memaksakan kembali membuka kegiatan belajar tatap muka.
“Yah sampai ada evaluasi kembali. Dan kalau ada sekolah yang memaksakan akan ada sanksi. Karena kan tidak boleh ada kerumunan,” ujarnya.
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Banten, dr. Didik Wijayanto mengaku pihaknya memberikan rekomendasi agar sekolah tatap muka di Banten ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini untuk melindungi anak-anak agar tidak terpapar virus Corona.
“Selain itu, penundaan (sekolah tatap muka) ini juga untuk menekan angka penularannya agar bisa terus turun,” kata Didik saat ditemui di rumah dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (22/12/2020).
Senada, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Cabang Banten, dr. Tri Agus Yuarsa mengatakan, berdasarkan masukan kejadian Covid-19 di Banten sejak bulan Maret hingga Oktober kemarin cenderung meningkat. Di sisi lain, peningkatan kasus tak sebanding dengan jumlah dokter spesialis khususnya spesialis paru di Banten.
“Jumlah dokter spesialis paru di Banten jumlahnya hanya 55 orang, sehingga ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) sangat terbatas. Berbeda dengan pengadaan (alat kesehatan) yang bisa ditambah secara cepat,” kata Tri.
Menurut Tri, penambahan SDM dokter spesialis paru akan membutuhkan banyak waktu. Selain itu juga, seluruh dokter spesialis paru juga harus menjaga kesehatannya masing-masing agar tidak terpapar virus.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk menunda sekolah tatap muka,” ujarnya.
Berbeda jika vaksin Covid-19 yang sudah ada, Tri menilai, sekolah tatap muka kegiatan sekolah tatap muka kemungkinan dapat dipertimbangkan. “Kalau vaksin sudah ada dan angka pasien Corona di Provinsi Banten sudah mulai menurun, baru akan dipertimbangkan lagi,” katanya.
Sementara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Perwakilan Banten, Budi Suhendar mengatakan penularan virus corona sangat mudah dan cepat menular dan dapat menimpa kepada siapa saja. Ia menilai, jumlah tenaga kesehatan maupun tenaga medis di Provinsi Banten yang terbatas dan kapasitas rumah sakit rawatan pasien Covid-19 yang saat ini sudah hampir over kapasitas.
“Hal ini menjadi alasan IDI Banten mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim agar bisa menunda sekolah tatap muka hingga batas waktu belum ditentukan, sampai benar-benar yakin (hilang),” kata Budi.
Budi menjelaskan, berdasarkan data Dinkes, setiap harinya penambahan kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan kasus. Pihaknya berharap, hadirnya vaksin penagkal virus asal Tiongkok ini menjadi kabar baik dalam menekan peradaran virus Corona.
Meski begitu, Budi meminta seluruh pihak agar tetap hati-hati dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terpapar virus corona. (Mir/Red/SG)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
