Beranda Advertorial Dindikbud Banten Mulai Rancang Sekolah Metaverse

Dindikbud Banten Mulai Rancang Sekolah Metaverse

Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani. (Foto: Iyus/BantenNews.co.id)

SERANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mulai melakukan kajian sekolah metaverse. Hal itu sejalan dengan dorongan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar yang mendorong adanya digitalisasi pendidikan.

Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, digitalisasi pendidikan yang didorong Pj Gubernur Banten bertujuan agar masyarakat Banten mempunyai ijazah SMA.

“Sehingga, manakala (siswa) tidak mendapatkan kesempatam belajar formal, Pak Gub ingin membuat sekolah SMA terbuka, atau nanti kita sebut SMA metaverse,” kata Tabrani, Kamis (2/6/2022).

“Jadi anak-anak yang ngga punya keaempatan ke sekolah, mau sambil masak, ke kebun, (tetap) bisa mendapatkan kesempatan belajar (secara online atau dalam jaringan),” sambungnya.

Mesko begitu, lanjut Tabrani, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar SMA metaverse itu dapat diwujudkan.

“Nah ini yang sedang kita kaji. Apalagi kan kita harus ikut perkembangan (teknologi) dimana sekarang mah setba digital,” katanya.

Digitalisasi pendidikan dengan tujuan masyarakat mendapatkan ijazah SMA, menurut Tabrani, hal itu dalam rangka meningkatkan angka partisipasi murni (APM) bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA sederajat.

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan saat ini pemerintah mendorong digitalisasi. Salah satunya, digitalisasi di bidang pendidikan.

“Bidang pendidikan merupakan salah satu penugasan saya sebagai Penjabat Gubernur,” ungkap Al Muktabar saat menerima Audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten di Ruang Kerja Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (31/5/2022).

“Saat ini semua mengarah ke digitalisasi, demikian pula dengan dunia pendidikan,” tambahnya.

Dikatakan, digitalisasi di bidang pendidikan diharapkan mampu menjawab persoalan dalam mengejar target lama sekolah. Sehingga program wajib belajar diharapkan bisa diperpanjang hingga 12 tahun atau setingkat SMA.

“Kita sedang mengarahkan pengembangan sekolah secara digital yang menjadi kewenangan provinsi. Sehingga kita mampu menampung semua anak usia sekolah SMA,” jelasnya.

Masih dalam dunia digital, lanjut Al Muktabar, saat ini pihaknya juga berusaha bagaimana memaksimalkan pemakaian produk dalam negeri. Di antaranya mengembangkan katalog lokal dan marketplace.

Dikatakan, pihaknya juga mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasukkan produk barang dan jasanya ke katalog lokal dan marketplace. Produk lokal didorong untuk turut mengisi pembangunan Provinsi Banten.

Dalam kesempatan itu, Ketua PGRI Provinsi Banten Muhtadi mengungkapkan saat ini jumlah anggota PGRI Provinsi Banten sekitar 100 ribu orang dan tersebar di 8 kabupaten/kota.

Sebagai Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar secara otomatis sebagai Pembina PGRI Provinsi Banten. Hal itu ditandai dengan penyerahan dan pemakaian jas serta cenderamata PGRI. (ADV)