SERANG – Inspektorat Kota Serang tengah menginvestigasi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang, terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap PKL di area Pasar Lama Kota Serang.
OPD tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Dinas Perhubungan Kota Serang, dan Disperindagkop Kota Serang.
Saat ini Inspektorat tengah mengumpulkan data-data terkait dugaan pungli di area Pasar Lama Kota Serang. Investigasi berlangsung selama 7 Februari sampai 17 Februari 2022.
Inspektur Inspektorat Kota Serang Komarudin mengaku pihaknya tengah melakukan proses-proses pengawasan dan mengumpulkan dokumen fakta di lapangan.
“Kami kumpulkan dulu itu karena di situ tidak berdiri sendiri itu. Banyak pihak di situ kan. Kami sedang kumpulkan di situ,” kata Komarudin, ditemui di sela-sela acara sosialisasi nota kesepakatan dan forum diskusi di Hotel Le Dian, Ciceri, Kota Serang, Selasa 8 Februari 2022.
“Kemudian setelah itu kami kaji dan kami pelajari. Jadi langkah apa aja yang perlu kami lakukan. Jadi kami belum bisa menjelaskan lebih jauh,” ucapnya.
Komarudin mengakui pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada dua OPD terkait.
“Iya tapi itu sifatnya masih belum masuk ke wilayah pengawasan dan pemeriksaan, itu sifatnya masih melakukan evaluasi, konsultasi dan harus hati-hati di situ,” ucapnya.
Namun saat ditanya sudah berapa orang yang sudah dipanggil, Komarudin mengaku belum tahu.
“Belum belum. Baru kita mengumpulkan bukti-bukti,” ucapnya.
Komarudin pun mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci bila ada yang bukti bersalah, karena harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. “Ya kita harus lakukan pemeriksaan dulu kejadiannya apa, secara objektif, harus independen, harus objektif, apa yang terjadi di sana, kemudian penyebabnya apa, baru kita analisis, siapa yang berbuat dan siapa yang harus bertanggung jawab di situ nah kita belum sampai ke sana,” ucapnya.
Untuk dinas terkaitnya, Ia menyebutkan, yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinkopukmperindag, DLH, dan Satpol PP.
“Ada dishub, ada Dinkopukmperindag, ada DLH dan ada Satpol PP,” ucapnya.
Komarudin pun enggan menyebutkan unsur dugaan karena dirinya mendapatkan informasi dari sebuah surat kabar. Oleh karena itu pihaknya harus melakukan langkah-langkah yang benar.
“Kami sedang mengkaji terkait pemberitaan di koran yang menduga adanya pungli. Jadi kami belum bisa memberikan sanksi. Jadi saat ini kami masih melakukan pengawasan dengan pendekatan dini, mudah-mudahan ada solusinya gitu yah. jadi belum tahap sanksi. Jadi baru kumpulkan aja dulu. Kan Inspektorat gak semuanya tahu,” ucapnya. (Dhe/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
