SERANG – Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang segera membenahi sistem administrasi dan pengelolaan retribusi sampah guna mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Permintaan tersebut disampaikan Muji usai menggelar rapat bersama Kepala DLH Kota Serang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Ketua Satgas PAD, dan Komisi III DPRD Kota Serang, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat itu, DPRD menyoroti pengelolaan retribusi tonase sampah yang dinilai belum optimal. Pasalnya, realisasi pendapatan dari sektor tersebut baru mencapai sekitar Rp720 juta, padahal retribusi tonase sampah disebut memiliki potensi terbesar dalam pendapatan DLH.
“Kami juga memanggil DLH, karena ini menyangkut pendapatan daerah juga. Saya minta semua administrasinya dibenahi,” ujar Muji.
Menurutnya, DPRD menemukan sejumlah indikasi persoalan dalam pengelolaan retribusi sampah, mulai dari sistem penimbangan yang belum terkoneksi digital hingga dugaan manipulasi volume sampah oleh pihak tertentu.
Muji menegaskan, seluruh kendaraan pengangkut sampah, khususnya milik pihak ketiga, harus melalui proses penimbangan resmi sebelum dikenakan tarif retribusi.
“Jangan sampai angkutan dari pihak ketiga itu tidak ditimbang, lalu langsung dikalkulasikan atau ditembak sekian harganya,” katanya.
Ia mengungkapkan, pihaknya menerima laporan adanya kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pencatatan maupun validasi tonase secara resmi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebocoran PAD karena volume sampah yang masuk tidak terukur secara akurat.
“Kalau banyak kan lumayan. Makanya administrasinya harus dipenuhi,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti sistem timbangan di TPA yang hingga kini belum terkoneksi secara digital. Akibatnya, pengawasan terhadap volume sampah masih dianggap lemah dan rawan manipulasi data.
Muji menyebut masih ditemukan kendaraan pengangkut sampah yang tidak melalui proses penimbangan, namun langsung ditentukan nominal retribusinya.
“Sampai saat ini belum ada realisasi yang pasti, tapi ada laporan sebagian mobil tidak diukur tonasenya, tidak ditimbang, tapi langsung ditembak dengan harga,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh sistem pengelolaan retribusi sampah dilakukan berbasis data dan terdokumentasi secara rapi agar potensi kebocoran PAD dapat ditekan.
“Harus by data, semua harus rapi,” pungkasnya.
Penulis: Ade Faturohman
Editor: Usman Temposo