CILEGON – Sejumlah Anggota DPRD Kota Cilegon angkat bicara terkait wacana Pemkot Cilegon yang akan melimpahkan aset Jalan Lingkar Selatan (JLS) ke Pemprov Banten. Wakil rakyat dengan tegas menentang wacana pemerintah setempat untuk melimpahkan aset yang kini bernama Jalan Aat-Rusli tersebut.
“Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Cilegon sebelumnya itu sudah berdarah-darah untuk membuka akses JLS, jalan sepanjang 16 kilometer. Sekarang sudah bagus, kok segampangnya menyerahkan ke Pemprov Banten. Kalau masalahnya keberatan anggaran perbaikan, menurut saya lakukan saja sesuai dengan kemampuan,” ujar Babay Suhaemi, Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon, Kamis (25/3/2021).
Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menilai, JLS juga mempunyai potensi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilegon.
BACA : Pemeliharaan Mahal, Pemkot Cilegon Serius Kaji Pelimpahan Aset JLS ke Pemprov Banten
“Pontensi PAD juga ada dari JLS seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pajak PJU (Penerangan Jalan Umum) dan retribusi lainnya. Tinggal OPD terkait saja kreatif menggali potensi yang ada,” ucapnya.
Dia menyatakan Komisi III dalam hl ini perlu mengamankan aset Pemkot Cilegon. Sebab, nilai aset JLS begitu besar.
“Kalau berbicara pada aset, nilainya juga tidak sedikit, bicaranya bukan lagi miliar, tapi sudah triliunan, itu mulai dari pembebasan lahan, betonisasi dan pengorbanan orang yang terlibat membangun JLS,” paparnya.
Kata dia, JLS juga bukan hanya aset bagi Pemkot Cilegon, melainkan sebuah kebanggaan masyarakat Cilegon. Sebab itu, Komisi III akan memanggil OPD terkait untuk membahas wacana pelimpahan aset JLS ke Pemprov Banten tersebut.
“Kami akan mencoba berbicara dengan OPD, jangan sampai JLS ini dilepas, karena faktor tadi, pertama dari sisi aset, kedua dari pendapatan dan hal lainnya. Kita duduk bareng. Kalau soal beban biaya perbaikan saja, dan ada kekurangan saya kira wajar, namun harus terus dikakukan dan ditingkatkan. JLS ini bukan hanya sekadar aset, namun juga kebanggan Kota Cilegon,” paparnya.
Senada dikatakan Rahmatulloh, Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon lainnya. Dia meminta Pemkot Cilegon tak gegabah dalam mewacanakan pelimpahan aset JLS ke Pemprov Banten.
Menurutnya, bila alasannya hanya terbebani masalah biaya perawatan, hal itu tak bisa menjadi alasan mendasar.
“Pemkot Cilegon jangan ceroboh dalam mengambil kebijakan. Perlu kajian mendalam dan mendasar soal wacana pelimpahan aset JLS ini,” ucapnya.
(Man/Red)
