SERANG – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Banten Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (26/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 21 tuntutan yang mencakup berbagai persoalan di Banten.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan memperbanyak kegiatan yang dinilai hanya bersifat seremonial.
Pantauan BantenNews.co.id, puluhan mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Banten menggelar aksi sejak Rabu sore. Secara bergantian, mereka menyampaikan orasi terkait berbagai persoalan di Banten sekaligus melakukan refleksi terhadap momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.
Menurut mahasiswa, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai secara seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Muhammad Ridam Nur Aryadi mengatakan, 21 tuntutan yang disuarakan meliputi isu pendidikan, demokrasi dan HAM, lingkungan hidup, pertambangan, industrial, hingga kesejahteraan masyarakat.
Program Pemprov Banten seperti sekolah gratis dan Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dinilai masih perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
“Banyaknya konflik agraria, isu pendidikan, praktik SPMB yang mandek dan sekolah gratis yang masih jauh dari kata gratis. Apalagi hari ini guru-guru honorer dan PPPK masih berkutat dengan gaji kecil yang menghambat kesejahteraan mereka. Itu hal yang masih perlu dievaluasi,” kata Ridam.
Mahasiswa juga menyoroti berbagai kegiatan Pemprov Banten yang dinilai lebih banyak bersifat seremonial. Menurut mereka, hal tersebut terlihat dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI yang dianggap lebih banyak diisi kegiatan yang tidak menyentuh persoalan substantif masyarakat.
“Bagi kami itu hanya bentuk seremonial belaka. Harusnya kemerdekaan ditandai bagaimana Pemprov Banten lewat birokrasinya menjembatani masyarakat Banten untuk bisa lebih sejahtera dan bermartabat,” ujarnya.
Selain pendidikan dan kesejahteraan, mahasiswa menyoroti persoalan pertambangan. Mereka menilai aktivitas tambang ilegal masih marak terjadi di sejumlah wilayah Banten.
Mahasiswa juga menyoroti mobilitas truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang dinilai kerap memicu kecelakaan serta menimbulkan polusi akibat debu dari muatan yang dibawa.
Aktivitas pertambangan tersebut juga disebut berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Bahkan, kondisi itu dinilai telah memicu gangguan kesehatan bagi warga yang terdampak.
“Ada yang terkena ISPA, asma dan lain sebagainya. Itu yang jadi keresahan kami juga,” ucapnya.
Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan Pemprov Banten, mulai dari Sekda Banten Deden Apriandhi hingga beberapa kepala OPD, serta Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, menemui massa mahasiswa.
Dialog antara mahasiswa dan pemerintah berlangsung hingga menjelang azan Magrib.
Koordinator BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, mengatakan mahasiswa belum puas dengan kehadiran para pejabat tersebut. Ia meminta Gubernur Banten Andra Soni menemui langsung mahasiswa untuk mendengarkan tuntutan yang mereka klaim merupakan hasil observasi terhadap kondisi masyarakat Banten.
“Tema besar yang kami angkat ‘merdeka di atas kertas, terjajah secara realitas di tanah jawara’. Hari ini kebijakan Pemprov Banten tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Kami juga hari ini dipertontonkan pemangku kebijakan dari segi eksekutif atas kesejahteraan tidak hadir menemui kami dan menjawab tuntutan kami,” kata Suci.
“Kami tidak ingin Sekda, kami tidak ingin kepala OPD, kami tidak ingin wakil gubernur. Kami ingin gubernur hadir menjawab segala tuntutan dan juga segala persoalan di Provinsi Banten,” sambungnya.
Suci menegaskan, BEM Banten Bersatu akan kembali menggelar aksi apabila dalam waktu satu pekan tuntutan mereka tidak didengar dan ditindaklanjuti.
“Kami akan hadir kembali ke sini dengan eskalasi yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Banten Deden Apriandhi mengatakan Pemprov Banten telah menutup sekitar 33 tambang ilegal. Penertiban tersebut, kata dia, masih terus dilakukan.
Selain tambang ilegal, Pemprov Banten juga memberikan peringatan kepada perusahaan tambang legal yang tidak memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban melakukan reklamasi.
Terkait kritik mahasiswa terhadap program sekolah gratis, Deden mengaku bingung karena program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah merespons tingginya angka putus sekolah di Banten.
“Sambil juga kami membenahi fasilitas pendidikan yang dimiliki provinsi. Nah, anggaran kita kan terbatas, tidak bisa semua selesai dalam satu waktu karena untuk bangun satu sekolah saja kita butuh anggaran kurang lebih Rp30 miliar. Itu di luar lahan, lahan juga harus beli karena kalau di kota tidak mungkin dapat sejuta dua juta,” ujarnya.
Deden menuturkan, upaya perbaikan sektor pendidikan terus dilakukan dalam dua tahun terakhir.
“Tapi upaya sudah dilakukan dan sudah dua tahun kami melakukan itu. Semenjak Pak Gubernur dilantik, program itu sudah kami lakukan,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo