
SERANG – Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup mengandalkan kebijakan dan penanganan korban. Perubahan cara pandang, kebiasaan, serta relasi gender di lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus praktik kekerasan yang masih kerap dianggap wajar.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) dan Yayasan PULIH mendorong perubahan norma sosial tersebut melalui program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta praktik berbahaya di Kabupaten Serang.
Ketiga lembaga menggelar pemantauan dan evaluasi akhir program Pemantauan dan Evaluasi Akhir PelaksanaanProgram Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Praktik Berbahaya di Kabupaten Serang di Horison TC-UPI Serang, Sabtu (21/11/2026).
Forum ini mengevaluasi pelaksanaan program selama Juni hingga November 2026 sekaligus merumuskan langkah lanjutan agar upaya pencegahan kekerasan tetap berjalan di tingkat komunitas.
Pelaksana kegiatan dari Yayasan PULIH, Zahra Ayu mengatakan, evaluasi menjadi bagian penting untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyusun rekomendasi agar program tidak berhenti setelah kegiatan berakhir.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi capaian dan tantangan, mendokumentasikan praktik baik serta pembelajaran, sekaligus merumuskan rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) guna memastikan keberlanjutan upaya pencegahan kekerasan di tingkat komunitas,” katanya.
Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia melalui KPPPA dengan UNFPA dalam siklus program ke-11 periode 2026-2030.
Yayasan PULIH bertindak sebagai mitra pelaksana melalui mekanisme Swakelola Tipe III dengan dukungan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DKBP3A) Kabupaten Serang.
Kabupaten Serang menjadi salah satu wilayah percontohan program dengan intervensi di Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, dan Desa Padasuka, Kecamatan Baros.
Program ini menyasar penguatan kapasitas masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta berbagai praktik berbahaya.
Zahra menjelaskan, program tersebut tidak sekadar membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang kekerasan, tetapi juga mengajak warga membongkar norma sosial dan gender yang selama ini berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan dan kekerasan.
“Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga mendorong perubahan norma sosial dan gender yang dapat melanggengkan ketidaksetaraan dan kekerasan,” jelasnya.
Sejumlah intervensi dilakukan melalui pelatihan Gender Transformative Approach (GTA) atau pendekatan gender transformatif, literasi digital, penguatan kapasitas fasilitator komunitas, serta diskusi kelompok yang melibatkan remaja dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.
Melalui pendekatan gender transformatif, masyarakat diajak menelaah kembali nilai, sikap, norma, dan kebiasaan yang membentuk relasi antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini juga menempatkan laki-laki sebagai bagian penting dalam mendorong hubungan yang sehat, setara, dan bebas dari kekerasan.
“Pendekatan ini juga mendorong keterlibatan laki-laki sebagai bagian dari agen perubahan dalam membangun relasi yang sehat, setara, dan bebas dari kekerasan,” jelasnya.
Program ini juga membekali masyarakat dengan literasi digital agar warga mampu mengenali dan mencegah kekerasan berbasis gender online. Materi tersebut menyasar pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi, sekaligus langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya.
Dalam pelaksanaannya, program menargetkan penguatan kapasitas 40 fasilitator atau kader komunitas. Selain itu, sebanyak 80 anggota masyarakat dari dua desa mengikuti 14 sesi diskusi komunitas yang melibatkan kelompok remaja dan orang dewasa.
Pelibatan lintas generasi menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai kesetaraan gender, relasi yang sehat, serta tanggung jawab masyarakat dalam mencegah kekerasan.
Dalam evaluasi akhir, Yayasan PULIH memaparkan capaian, tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi program. DKBPPPA Kabupaten Serang serta perwakilan fasilitator kelompok dewasa dan remaja dari kedua desa juga menyampaikan refleksi dan pengalaman selama mendampingi diskusi komunitas.
Forum tersebut turut membahas rencana tindak lanjut, kebutuhan dukungan, pihak yang perlu terlibat, serta prioritas kegiatan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Para fasilitator dan pemangku kepentingan merumuskan langkah konkret untuk meneruskan edukasi dan penguatan kapasitas warga.
Evaluasi juga menghadirkan video testimoni peserta diskusi komunitas. Melalui testimoni tersebut, warga menyampaikan pengalaman serta pengetahuan yang mereka peroleh selama mengikuti program.
Hasil evaluasi partisipatif diharapkan menjadi pijakan dalam mengembangkan strategi pencegahan kekerasan di tingkat komunitas sekaligus mendukung penyusunan kebijakan daerah.
Penguatan kader dan fasilitator juga diharapkan memperluas jangkauan edukasi serta menghubungkan masyarakat dengan sistem perlindungan, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta lembaga pendamping lainnya.
Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat menjadi penentu keberlanjutan program. Pencegahan kekerasan membutuhkan keterlibatan warga secara konsisten, bukan sekadar kegiatan sosialisasi, agar perubahan norma sosial dapat tumbuh dan mengakar di lingkungan komunitas.
Penulis : Rasyid
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd