KAB. TANGERANG — Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengungkapkan masih banyak perusahaan di wilayahnya yang tidak melaporkan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pemerintah daerah.
Menurut Maesyal, program CSR perusahaan perlu diarahkan agar lebih produktif, tepat sasaran, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Untuk itu, koordinasi dan pelaporan program CSR kepada pemerintah daerah dinilai penting agar seluruh program yang dilaksanakan perusahaan dapat terdata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Bukan kurang. Masih banyak yang tidak melaporkan kepada kita, ada program apa saja. Harusnya mereka melaporkan kepada kita program yang mereka jalankan, salah satunya CSR,” kata Maesyal saat menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Rabu (26/8/2026).
Maesyal mengatakan, Pemkab Tangerang dapat mendorong penguatan peran forum CSR sebagai wadah koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dengan adanya forum tersebut, berbagai program CSR dapat tercatat, terkoordinasi, dan dipublikasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat sekitar.
“Yang penting koordinasi. Mereka harus berbicara dengan kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Tidak Ada Laporan Premanisme
Terkait kondusivitas kawasan industri, termasuk potensi praktik premanisme, Maesyal menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai praktik tersebut di Kawasan Industri Cikupa Mas.
“Kita akan terus mengikuti perkembangan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh perusahaan maupun karyawan, termasuk masyarakat sekitar,” terangnya.
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Cikupa Mas berkaitan dengan rencana penyempurnaan RUU tentang Kawasan Industri.
Kunjungan tersebut sekaligus bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan kawasan industri yang produktif, aman, dan berkelanjutan.
“Komisi VII ingin mendengarkan langsung terkait dengan keberadaan aktivitas kawasan industri yang ada di Kawasan Industri Cikupa Mas,” tandasnya.
Penulis: Saepulloh
Editor: Usman Temposo