
KAB. SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang masih menghadapi pekerjaan besar dalam menangani rumah tidak layak huni (RTLH). Dari total 7.112 unit yang masuk dalam data penanganan, Pemkab Serang baru menuntaskan sekitar 2.850 unit melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, serta kolaborasi berbagai pihak.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah meminta dukungan tambahan pemerintah pusat agar penanganan RTLH di daerahnya berlanjut pada 2027. Ia menilai pemenuhan hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Hal itu disampaikan Zakiyah di depab Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam kegiatan kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP Tapera-BRI di Tennis Indoor Setda Pemkab Serang, Kamis (19/11/2026).
Zakiyah mengungkapkan, Pemkab Serang menerima bantuan penanganan RTLH sebanyak 1.788 unit pada 2026.
Selain bantuan pusat, Pemkab Serang juga mengandalkan dukungan Pemerintah Provinsi Banten serta kolaborasi dengan perusahaan dan elemen masyarakat untuk memperluas penanganan rumah warga.
“Jadi kami berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, baik dengan perusahaan maupun dengan yang lainnya, sehingga kemudian dari total 7.112 ini kita bisa menyelesaikan rumah tidak layak huni kurang lebih 2.850, Pak. Jadi masih ada sisa 4.000 lagi,” ujar Zakiyah.
Mengacu pada angka awal 7.112 unit dan capaian 2.850 unit, masih tersisa sekitar 4.262 rumah yang membutuhkan penanganan.
Zakiyah berharap, pemerintah pusat kembali mengalokasikan bantuan pada 2027 agar penanganan RTLH tidak terhenti dan semakin banyak warga Kabupaten Serang menikmati hunian yang layak.
Tak hanya penanganan RTLH, Zakiyah juga meminta Menteri PKP menindaklanjuti usulan penataan kawasan kumuh di Desa Domas, Kecamatan Pontang. Ia menyebut Pemkab Serang telah memenuhi persyaratan administratif dan usulan tersebut sudah melewati proses verifikasi.
“Kami juga mohon dukungan dari Pak Menteri. Kami saat ini sudah mengajukan penanganan kawasan kumuh khususnya di Desa Domas dan semua persyaratan sudah dilaksanakan, dilakukan secara administratif itu sudah semuanya lolos, Pak Menteri, sudah terverifikasi,” katanya.
Pemkab Serang juga mengajukan pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Kecamatan Cikande. Zakiyah menilai kebutuhan hunian bagi pekerja di kawasan industri tersebut cukup besar karena puluhan ribu warga bekerja di sektor industri.
Ia berharap kementerian segera menyetujui usulan pembangunan rusun pekerja yang telah Pemkab Serang siapkan persyaratannya.
Selain dua usulan tersebut, Pemkab Serang juga mengajukan program relokasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana.
Zakiyah menegaskan, ketiga usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Serang mendukung program pembangunan tiga juta rumah melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menyoroti, peningkatan program renovasi rumah rakyat melalui skema non-APBN. Ia membandingkan capaian tahun sebelumnya sebanyak 45.000 rumah dengan target tahun ini yang mencapai 400.000 rumah.
Di Kabupaten Serang, program renovasi rumah tahun ini menyasar 1.788 unit. Pria yang akrab disapa Ara itu meminta Bupati Serang dan jajaran pemerintah daerah mengawal pengerjaan program tersebut hingga 30 Desember 2026.
“Yang harusnya untuk semua di Kabupaten Serang, dia udah di masuk di Serang. Mudah-mudahan Prabowo dan Pak Yandri. Tolong dikawal hingga 30 Desember selesai ya. Kerja sama yang baik. Jangan sampai tidak,” kata Ara.
Ara juga mengingatkan waktu pelaksanaan program semakin terbatas. Ia meminta seluruh pihak mempercepat pengerjaan agar warga segera menikmati rumah yang lebih layak.
Ia juga mendorong pemerintah desa memanfaatkan anggaran desa untuk membantu memperbaiki rumah warga sesuai kebutuhan dan hasil musyawarah desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menilai, program perumahan turut membantu masyarakat desa, terutama warga yang membutuhkan perbaikan rumah sekaligus dukungan penguatan ekonomi.
Yandri menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal program Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pembangunan desa harus berjalan beriringan dengan penyediaan hunian layak dan pengembangan ekonomi masyarakat.
“Inti pokoknya, kita ingin memastikan bahwa program Bapak Presiden Prabowo harus kita dukung. Tapi karena ini program baru dan masif, maka mesti kita kawal sama-sama. Kuncinya adalah kolaborasi,” ujar Yandri.
Ia menyebut, Kemendes PDT juga menjalankan sejumlah program yang membuka peluang ekonomi masyarakat, mulai dari desa ekspor, desa wisata hingga desa tematik. Saat ini, menurut Yandri, terdapat 54 desa ekspor yang telah menjangkau empat negara tujuan dan akan terus dikembangkan.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah