KAB. SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banten mulai menggenjot persiapan Sensus Ekonomi 2026 dengan menggandeng seluruh perangkat daerah hingga kepala desa untuk menggerakkan masyarakat agar aktif memberikan data usaha secara akurat.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sektor usaha unggulan dan menyusun strategi ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.
“Kalau nanti datanya akurat, kita bisa mengetahui potensi unggulan usaha di Kabupaten Serang yang layak dikembangkan. Dari situ pemerintah juga bisa menyusun strategi ekonomi yang tepat,” kata Zakiyah usai launching Sensus Ekonomi di Pendopo Bupati Serang, Senin (18/5/2026).
Pemkab Serang, lanjut Zakiyah, juga mulai menyebarkan surat edaran (SE) dukungan pelaksanaan sensus ke seluruh organisasi perangkat daerah, camat, hingga kepala desa.
Zakiyah meminta seluruh aparat desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026, terutama kepada pelaku usaha kecil maupun besar.
Menurutnya, petugas sensus nantinya akan langsung mendatangi masyarakat untuk mengumpulkan informasi usaha secara detail.
“Petugas akan turun langsung ke masyarakat untuk mengambil data dan informasi yang akurat,” ujarnya.
Zakiyah juga mencoba meredam kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data pribadi dalam sensus tersebut. Ia memastikan pemerintah dan Badan Pusat Statistik menjaga kerahasiaan identitas responden.
“Data masyarakat aman dan dijaga kerahasiaannya. Nama responden dan data pribadi tidak akan dipublikasikan,” tegasnya.
Ia menilai masih banyak masyarakat yang khawatir data usaha mereka bocor ketika mengikuti sensus ekonomi.
“Kadang masyarakat takut datanya bocor. Padahal semuanya aman dan dilindungi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh jenis usaha dari sektor pertanian hingga jasa, mulai dari usaha mikro sampai perusahaan besar.
Petugas akan mengumpulkan berbagai informasi usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), jenis produk, pendapatan, hingga pengeluaran usaha.
“Data itu nantinya menjadi dasar pemerintah untuk memetakan karakteristik usaha dan menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerah,” ujar Yusniar.
BPS juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar informasi mengenai sensus ekonomi tersebar luas dan masyarakat memahami pentingnya pendataan tersebut.
Menurut Yusniar, BPS akan merekrut sekitar 1.300 petugas khusus untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Serang.
BPS kini menjalankan tahapan seleksi petugas sebelum memasuki pelatihan agar seluruh petugas memiliki pemahaman dan standar pendataan yang sama.
“Pendataan ini menyasar seluruh usaha tanpa terkecuali. Tidak ada yang tertinggal,” katanya.
Yusniar menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang sejauh ini masih berada dalam tren positif. Namun, pemerintah membutuhkan data yang lebih detail agar pertumbuhan tersebut bisa terus dipercepat.
“Kalau datanya lengkap dan akurat, pertumbuhan ekonomi positif ini bisa kita akselerasi lagi,” pungkasnya.
Penulis: Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Usman Temposo