KAB. SERANG — DPRD Kabupaten Serang menekan pemerintah daerah agar segera membenahi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) setelah merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah catatan tajam muncul, mulai dari optimalisasi pendapatan hingga pola belanja yang dinilai belum disiplin.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyambut rekomendasi tersebut dengan nada tegas. Ia menegaskan seluruh catatan DPRD akan menjadi acuan strategis untuk pembenahan kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Saya mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Pansus LKPj 2025, yang sudah membahas secara komprehensif, objektif, dan konstruktif. Rekomendasi ini kami jadikan pedoman untuk perbaikan di tahun berikutnya,” kata Zakiyah usai peripurna di DPRD Kabupaten Serang, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memprioritaskan tiga sektor utama yang langsung menyentuh masyarakat.
“Pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penanganan pengangguran terbuka menjadi fokus utama. Itu masih jadi PR besar yang harus kami tuntaskan,” katanya.
Zakiyah juga mengakui keterbatasan fiskal menjadi tantangan dalam menjalankan program. Namun, ia memastikan intervensi kebijakan tetap berjalan untuk menjaga efektivitas pembangunan.
“Kami akan terus melakukan intervensi agar program berjalan optimal sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD menilai capaian pembangunan Kabupaten Serang sudah berada di jalur yang tepat. Namun, lembaga legislatif tetap memberi sejumlah catatan kritis untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja.
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menyebut, pembahasan LKPJ berjalan sesuai jadwal, bahkan selesai sebelum batas waktu 30 hari sejak penyampaian nota pengantar bupati.
“Kami pastikan proses ini on the track sesuai tahapan,” ujarnya.
Meski mengapresiasi capaian makro dan mikro, DPRD menyoroti ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat. DPRD meminta OPD pengampu pendapatan bergerak lebih agresif mencari sumber pendapatan baru.
“Kami dorong OPD pengampu pendapatan melakukan inovasi dan terobosan agar pendapatan daerah bisa optimal dan tidak bergantung pada transfer,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mengkritik pola belanja OPD yang menumpuk di akhir tahun anggaran. DPRD meminta seluruh perangkat daerah memperbaiki perencanaan agar pelaksanaan program lebih terukur dan efektif.
“Jangan lagi belanja menumpuk di akhir tahun. Perencanaan harus matang sejak awal agar evaluasi program bisa jelas dan terukur,” katanya.
DPRD memastikan seluruh rekomendasi ini menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Serang.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah