Bupati Pandeglang Minta Tim Penanganan Corona Hingga Tingkat Desa

PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban bersama Forkopimda kembali menggelar Rapat Koordinasi dengan 35 Kecamatan terkait percepatan penanganan Covid-19 di Pandeglang, Senin (30/3/2020).

Bupati berharap segera dibentuk tim percepatan penanganan Covid-19 ditingkat Kecamatan dan Desa, Pemkab Pandeglang saat ini sudah mengambil langkah tepat dari mulai pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 hingga memberlakukan sosial distance.

“Pada saat tanggal 16 Maret Gubernur Banten menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB), Pandeglang langsung ambil sikap dengan membuat regulasi dari mulai Surat Edaran hingga siaga darurat,” ungkapnya melalui siaran tertulis.

Tidak cukup ditingkat Kabupaten, dalam rakor itu Bupati meminta para Camat di 35 Kecamatan segera membuat gugus tugas hingga ke tingkat Desa,

“Saya harap para Camat buat tim percepatan penanganan Covid ditingkat Desa, sinergi dengan Puskesmas , Muspika, rangkul para kader dan relawan. Dengan dilakukan secara berjenjang kami harap penyebaran Covid 19 ini bisa kita hentikan,” paparnya.

Bupati juga mengapresiasi para tenaga kesehatan yang sudah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

“Kita siapkan Dana Tak Terduga untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), memang APD ini sangat langka, tapi kami akan lakukan upaya lain sehingga ada solusi buat lindungi para nakes,” pungkasnya.

Bahkan untuk penanganan Covid-19, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Infrastruktur akan di Pending dan direlokasi untuk penanganan Covid-19.

“Kurang lebih 103 miliar DAK peruntukan di Pandeglang mudah – mudahan bisa diberikan untuk penanganan Covid disini, kami akan bersurat ke Pemerintah Pusat agar itu bisa terealisasi,” ucapnya.

Sementara Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto langkah yang diambil saat ini sudah tepat dengan melakukan sosial distance. Kata dia, jika ada informasi yang belum valid, masyarakat jangan sampai terprovokasi.

(Red)