Bupati Berharap Pembangunan Tol Serang – Panimbang Tak Lagi Ada Hambatan

SERANG – Aksesbilitas merupakan salah satu faktor penunjang untuk tumbuhnya investasi di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap tidak ada lagi hambatan untuk pembangunan Tol Serang – Panimbang di wilayah Pandeglang.

Demikian disampaikan Bupati Pandeglang Irna Narulita saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Strategis Nasional (PSN) dengan Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur KP3B, Jumat (17/1/2020).

Ia menyampaikan, terkait lahan untuk exit tol di Pagelaran sudah ada solusi sehingga tidak ada lagi hambatan.

“Lahan yang berbenturan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah kita lakukan penggantian di tempat lain. Pelebaran jalan pun sesuai kesepakatan rapat PSN tahun lalu akan kami lakukan melalui program TMMD,” ujarnya.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Serang – Panimbang 3 Ibrahim Hasan memastikan jika pada bulan Juni 2020 terkait lahan akan selesai 100 persen.

“Bulan Juni kontraktor sudah ada dan siap untuk melakukan kontruksi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk lahan saat ini memang sudah mencapai 71 persen, sisanya 29 persen ada di dua lahan yang harus diselesaikan yaitu milik Perhutani dan di Desa Gombong Kecamatan Panimbang milik TNI.

“Milik perhutani sebenarnya sudah di proses izinnnya tinggal pembayaran bagi rumah warga yang ada ditanah tersebut. Untuk lahan TNI, kami minta bantuan Bapak Gubernur, sebelumnya kami sudah bersurat ke Kementerian Hukim dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan pihak Kementerian Pertahanan (Menhan) pun sudah siap untuk melakukan penghapusan asetnya,” jelasnya.

Sementara Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, Jalan Tol Serang – Panimbang adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan program diintruksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, oleh sebab itu semua pihak pasti akan mendukung percepatan pembangunan PSN yang ada di Banten.

“Proses pengadaan lahan harusnya tidak ada masalah, apalagi lahan tersebut milik pemerintah baik itu Perhutani maupun TNI, yang paling penting tingkat koordinasi dan pengelolaan administrasi saja dilakukan dengan baik pasti akan selesai,” ungkapnya.

(Red)