Budaya dan Peradaban Kesultanan Banten yang Kooperatif dan Toleran Perlu Dibangkitkan Lagi

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengajak masyarakat Banten untuk membangkitkan kembali budaya dan peradaban Kesultanan Banten yang kooperatif dan toleran. Hal itu disampaikan Gubernur dalam Buka Bersama dengan MUI Provinsi Banten, FKUB Provinsi Banten, Pimpinan Ormas Islam, Forkopimda Provinsi Banten serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten di Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No.158 Kota Serang.

“Mudah-mudahan masyarakat Banten menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah,” ungkap Gubernur melalui siaran tertulis, Minggu (9/5/2021).

Dikatakan, selama empat tahun menjabat Gubernur Banten, perbedaan tidak menjadikan konflik. Hal itu sudah dibuktikan pula dalam beberapa pemilihan Kepala Daerah, dimana perbedaan pilihan politik tidak menjadi sumber atau pemicu konflik.

“Hanya di media sosial yang dijadikan tempat ekspresi pribadi. Budaya kita dari dulu kooperatif, kerjasama, dan toleransi,” ungkap Gubernur.

“Sejak masa Kesultanan Banten, ada banyak suku dan budaya. Ada Cina, Bugis, Madura, dan lainnya,” tambahnya.

Dijelaskan, Pemprov Banten melakukan Revitalisai Kawasan Keraton Kesultanan Banten atau Banten Lama serta akan membangun Islamic Center sebagai salah satu upaya dalam membangkitkan kembali peradaban Kesultanan Banten.

“Nilai-nilai budaya Kesultanan Banten kita kembangkan,” tegas Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mensosialisasikan serta menyampaikan latar belakang Pelarangan Mudik Lebaran Idul Fitri 1442 H untuk mengendalikan kasus penyebaran penularan Covid-19.

“Covid-19 harus dikenali betul. Kita harus berusaha. Pemerintah sudah mengeluarkan Rp 14 triliun untuk biaya perawatan Covid-19. Kemarin strain dari India sudah masuk di Tangerang Selatan. Jadi mudik tidak boleh,” ungkap Gubernur.

“Makanya disiapkan 19 titik penyekatan oleh Pak Kapolda,” tambahnya.

Dikatakan, tempat peribadatan diperbolehkan namun harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Melalui para Tokoh Agama, Gubernur juga menyampaikan permintaan maafnya jika kebijakan (larangan mudik) yang diambil pemerintah membatasi silaturahmi secara langsung.

(Red)