KAB. SERANG — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang mulai mengimplementasikan sejumlah program strategis dalam rangka 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Serang.
Salah satu fokus utama adalah penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup proses mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, serta seleksi terbuka untuk jabatan strategis.
Langkah awal yang telah diambil adalah membuka seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang. Proses pendaftaran telah diumumkan pada 8 Juli lalu melalui media cetak, daring, serta kanal resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang.
“Sejauh ini, kami belum menerima pendaftar resmi. Di aplikasi ASN Karir, baru terlihat draft, belum ada yang men-submit berkas. Tapi kami optimistis, sebelum pendaftaran ditutup pada 22 Juli, para calon akan mulai masuk,” ujar Kepala BKPSDM, Surtaman kepada BantenNews.co.id.
Setelah pendaftaran ditutup, tahapan seleksi akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi, asesmen kompetensi, penilaian makalah, rekam jejak, hingga wawancara akhir oleh panitia seleksi.
Harapannya, jabatan Sekda definitif sudah dapat diisi pada awal Agustus mendatang, menggantikan posisi yang selama ini dijabat oleh Pelaksana Jabatan (Pj).
Jabatan Sekda dinilai krusial, bukan hanya sebagai pimpinan tertinggi ASN, tetapi juga sebagai penyambung visi-misi kepala daerah dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah.
“Kami mencari sosok yang mampu menjabarkan visi ‘Serang Bahagia’ ke dalam program konkret, yang bisa menjembatani komunikasi dan kebijakan lintas dinas,” lanjutnya.
Diklat dan Evaluasi: Upaya Perkuat Tata Kelola
Selain seleksi jabatan, Pemkab Serang juga menggulirkan program pengembangan kompetensi dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Salah satunya adalah pelatihan manajemen risiko bagi 29 kepala sub bagian program keuangan dan pelaporan, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten.
“Kami juga sudah meminta jadwal diklat berikutnya untuk para kepala dinas. Tujuannya agar seluruh tahapan penyusunan program bisa lebih terukur, akuntabel, dan menghindari potensi penyimpangan,” terang Surtaman.
Langkah lain yang tengah dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap 29 pejabat eselon II. Beberapa di antaranya sudah menjabat lebih dari lima tahun dan akan mengikuti uji kompetensi, termasuk penilaian minat dan kecenderungan profesional masing-masing.
Dari hasil evaluasi ini, mutasi dan rotasi jabatan dimungkinkan, termasuk pengisian lima jabatan eselon dua yang saat ini kosong: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perikanan, Kepala BPBD, Direktur Rumah Sakit, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Proses seleksi terbuka untuk posisi-posisi tersebut ditargetkan berlangsung mulai awal Agustus, menyusul pelantikan Sekda dan pejabat hasil mutasi.
Sistem 360 Derajat: Pegawai Bisa Beri Masukan
Satu pendekatan yang menarik adalah penggunaan survei evaluasi kinerja berbasis metode 360 derajat, di mana seluruh pegawai — termasuk staf, atasan, rekan sejawat, hingga office boy — dapat memberikan masukan terkait calon-calon pejabat yang akan mengisi posisi kosong.
Melalui tautan tertutup yang hanya disebarkan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu, pegawai diberi ruang untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka namun tetap rahasia.
Data tersebut, meskipun tidak menjadi penentu utama, akan dijadikan bahan pertimbangan tambahan oleh BKPSDM dan pimpinan daerah.
“Ini bukan sistem voting, tapi kami ingin menggali dinamika internal di masing-masing OPD. Jadi pimpinan bisa punya gambaran utuh saat menempatkan seseorang di jabatan tertentu,” ujarnya.
Selain eselon dua, jabatan eselon tiga dan empat yang kosong — seperti kabid, kabag, sekretaris, kasubag, dan kasi — juga akan diisi dalam waktu dekat. Saat ini, tercatat 16 posisi eselon tiga dan 35 posisi eselon empat yang masih belum terisi. Target pengisian seluruhnya ditetapkan hingga Agustus 2025.
Dengan berbagai langkah tersebut, BKPSDM berharap mampu membangun sistem manajemen ASN yang lebih profesional, transparan, dan selaras dengan semangat pemerintahan baru.(*)