Beranda Pendidikan Berikan Kuliah Umum, Mahfud MD: Penegakan Hukum di Indonesia Masih Lemah

Berikan Kuliah Umum, Mahfud MD: Penegakan Hukum di Indonesia Masih Lemah

Mahfud MD saat memberikan kuliah umum di Faletehan. (Iyus/bantennews)

SERANG – Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menilai penegakan hukum saat ini masih lemah, sehingga banyak persoalan hukum yang belum tuntas.

Hal itu disampaikan Mahfud di depan ribuan mahasiswa dalam acara Seminar Kebangsaan di Aula Universitas Faletehan, Jalan Raya Serang-Cilegon, Pelamunan, Kabupaten Serang, Rabu (13/12/2023).

Dikatakan Mahfud, pada 2045 Indonesia harus bisa mewujudkan Indonesia Emas. Salah satunya bagaimana penegakan hukum bisa maksimal.

“Dimulai dari sisi penegakan hukumnya. Kalau diurai satu-satu bisa panjang. Tapi yang jelas ada tiga, sistem aturan, sistem penegakan dan sistem budaya. Nah sari sisi penegakan (hukum) yang ngga benar,” kata Mahfud.

Mahfud menilai, penegakan hukum yang lemah menjadi hambatan dalam mencapai Indonesia Emas yang berdaulat adil dan makmur.

“Kalau yang lain sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tinggal dipoles saja. Yang jadi hambatan itu penegakan hukum soal korupsi dan lain-lain. Kalau soal ideologi itu soal lain lagi. Yang jelas hukum tidak tegak itu saja,” ucapnya.

Mahfud mengungkapkan, ke depan Indonesia harus mampu menentukan posisi. Apalagi, pada 2045 mendatang Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di dunia.

“Itu diukur dari sistem geopolitik, sumberdaya alam, kemanan dan lain-lain. Dan itu yang disebut Indonesia emas. Tinggal apakah kita mampu berdaulat atau tidak. Dan itu yang akan kita tentukan,” ungkapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menjelaskan, pada 2045 masyarakat miskin dan anak terlantar akan dipelihara negara.

“Tapi bukan kemiskinannya yang kita pelihara, tapi bagaimana memberikan stimulus agar kehidupannya jadi lebih baik,” jelasnya.

Di dunia pendidikan, Mahfud menilai partisipasi perguruan tinggi pada 2045 mencapai 74 persen.

Baca Juga :  Dewan Minta Kepala SMA dan SMK Negeri se-Banten Dirotasi

“Sekarang baru 11 persen. Sisanya belum bisa masuk perguruan tinggu dengan kendala fasilitas yang ngga ada maupun ngga mampu. Nah di 2045 bisa masuk 74 persen itu perguruan tinggi, dan sisanya 26 persen bisa masuk ke lapangan kerja. Jadi ngga ada pengangguran lagi. Dan itu sudah dihitung secara ilmiah dan akan tercapai betul di 2045,” ujarnya. (Mir/Red)