PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang masih menghadapi pekerjaan besar untuk membenahi jaringan jalan kabupaten. Sekitar 200 kilometer jalan atau 33 persen dari total jaringan jalan belum mencapai kondisi mantap.
Data itu menunjukkan pembangunan infrastruktur jalan di Pandeglang masih jauh dari tuntas. Dari seluruh jaringan jalan kabupaten, tingkat kemantapan baru mencapai 67 persen.
Sekda Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan, angka tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus pemerintah daerah kejar dalam beberapa tahun ke depan.
“Informasi dari Dinas PUPR, jalan yang sudah mantap itu 67 persen jalan kabupaten. Tinggal PR-nya sekitar 33 persen atau 200 kilometer,” kata Asep saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Rabu (12/8/2026).
Kondisi jalan tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas warga. Jalan yang belum mantap juga dapat menghambat distribusi hasil pertanian serta akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat ekonomi.
Pemkab Pandeglang mencatat anggaran infrastruktur layanan dasar pada 2026 berada di kisaran 16 persen. Sementara belanja modal mencapai sekitar Rp30 miliar.
“Kalau belanja modal sekitar Rp30 miliaran,” ujar Asep.
Namun, Asep menyebut Pemkab Pandeglang masih menjalankan proses realisasi anggaran 2026. Pemerintah daerah belum dapat mengukur hasil akhir penggunaan anggaran karena tahun berjalan belum berakhir.
“Realisasi sedang berproses, belum selesai,” katanya.
Pemkab Pandeglang kemudian menyiapkan tambahan kekuatan anggaran untuk 2027. Pemerintah daerah berencana mengalokasikan sekitar Rp87 miliar untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar, termasuk perbaikan jalan.
Anggaran tersebut akan menghadapi tantangan besar. Dengan sisa jalan belum mantap mencapai 200 kilometer, Pemkab Pandeglang harus menentukan ruas paling mendesak agar anggaran tidak habis tanpa dampak signifikan terhadap kondisi jalan.
Asep mengatakan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang telah meminta pemerintah daerah menempatkan infrastruktur layanan dasar sebagai prioritas.
“Sudah disetujui instruksi Bupati dan Pak Wakil Bupati agar memprioritaskan infrastruktur layanan dasar. Oleh karena itu, kita serius dengan mengalokasikan Rp87 miliar,” tegasnya.
Target tersebut kini menuntut pembuktian. Pemkab Pandeglang bukan hanya harus menyiapkan Rp87 miliar, tetapi juga memastikan setiap rupiah menyentuh ruas jalan yang paling membutuhkan.
Jika pemerintah mampu mengarahkan anggaran secara tepat, 200 kilometer jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bisa berkurang.
Sebaliknya, tanpa prioritas yang jelas, tambahan anggaran hanya akan menjadi angka besar dalam APBD tanpa menyelesaikan masalah jalan di lapangan.
Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd