Beranda Pemerintahan Beli Mobil Bupati Rp1,9 Miliar, Pemkab Pandeglang Dinilai Tak Berpihak pada Rakyat

Beli Mobil Bupati Rp1,9 Miliar, Pemkab Pandeglang Dinilai Tak Berpihak pada Rakyat

320
0
Mahasiswa saat demo di Pemkab Pandeglang. (Memed/bantennews)

 

PANDEGLANG – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang. Unjuk rasa tersebut sebagai protes terhadap kebijakan Pemkab Pandeglang yang membeli Kendaraan Dinas (Randis) bupati senilai Rp1,9 miliar.

Massa menilai, kebijakan Pemkab Pandeglang tidak berpihak pada rakyat dengan dibuktikan membeli mobil Rp1,9 dibandingkan dengan membangun infrastruktur untuk rakyat. Selain itu Pandeglang juga baru saja ditimpa musibah bencana tsunami yang merenggut ratusan korban jiwa, sehingga dianggap tidak elok jika bupati lebih mementingkan kepentingan pribadinya.

Sangat dilematis ketika rakyat Pandeglang masih kebingungan memastikan kebutuhan dasar baik tempat tinggal dan mata pencaharian, bupatinya malah membeli mobil mewah. Bahkan Pemerintah Pandeglang dianggap tidak memiliki sense of crisis tidak fokus dalam pemulihan pasca bencana tsunami.

“Hati nuraninya hilang entah kemana sama sekali tidak prihatin dengan nasib rakyatnya sendiri, insfatuktur jalan yang seharusnya menjadi jantungnya urat perekonomian dan majunya sumber daya manusia tapi pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, jalan di Pandeglang masih banyak yang rusak bahkan di Kecamatan Sindangresmi ada warga yang terpaksa menggunakan tandu hanya untuk berobat ke puskesmas dikarenakan akses jalan yang amat rusak,” teriak Yandi salah satu mahasiswa dalam.orasinya, Kamis (14/3/2019).

Kata Yandi,  Bupati Pandeglang Irna Narulita sudah memegang mobil jenis Toyota Vellfire namun ternyata kembali membeli mobil mewah Toyota Land Cruiser Prado senilai Rp1,9 miliar. Selain itu pengadaan mobil dinas bupati tidak mencerminkan azas-azas pengelolaan umum keuangan daerah azas tanggung jawab mengelola keuangan secara efektif dan efiesien.

“Padahal jika mengharuskan pengadaan kendaraan dinas untuk kepentingan umum, salah satunya ambulance di Kabupaten Pandeglang yang dinyatakan oleh pihak Dinas Kesehatan Pandeglang masih kurang mencukupi. Begitupun dengan pernyataan Dinas Lingkungan Hidup mengaku kekurangan armada pengangkut sampah sehingga sampai hari ini mereka tidak sanggup mengentaskan masalah sampah di pandeglang Tapi Pemkab Pandeglang mengaku minim anggaran tetapi malah membeli randis mewah untuk para pejabat khusunya bupati pandeglang,” tegasnya.

Oleh sebab itu massa menuntut agar bupati melelang kembali mobil itu dan uangnya untuk kepentingan pembangunan rakyat. Mahasiswa juga meminta Bupati Pandeglang membatalkan rwncana pembelian randis tahun anggaran 2019, evaluasi kinerja DPRD Kabupaten Pandeglang karena dianggap lemah melakukan pengawasan.

Sekedar informasi, Pemkab Pandeglang juga tengah menganggarkan pembelian Randis kembali di APBD Murni TA 2019 dengan nilai total mencapai Rp 5,8 miliar. Bahkan, anggaran ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang jumlah totalnya hanya mencapai sekitar Rp 5,2 miliar.

Untuk APBD Murni TA 2019 jumlah total pembelian randis mencapai Rp 5,8 miliar dengan rincian randis perorangan Rp 1.008.100.000, Randis penumpang Rp 2.374.850.000, Randis khusus Rp 474.470.000, Roda dua Rp 1.948.292.500, Roda tiga Rp 35.950.000,dan alat angkutan darat bermotor Rp 25.000.000. (Med/Red)