SERANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga akhir semester pertama 2026 baru mencapai Rp940,86 miliar atau 39,22 persen dari target tahunan sebesar Rp2,39 triliun.
Sekretaris Bapenda Provinsi Banten, Akhmad Tamrin, mengatakan capaian tersebut masih tertinggal karena penerimaan pada triwulan pertama tidak memenuhi target. Meski begitu, kinerja penerimaan pada triwulan kedua mulai membaik.
“Triwulan kedua, April sampai Juni, sebenarnya sudah bagus dan melampaui target hingga 102,97 persen. Namun capaian triwulan pertama hanya sekitar 88 persen sehingga kelebihan pada triwulan kedua belum mampu menutup kekurangannya,” kata Tamrin, Selasa (14/7/2026).
Tamrin menjelaskan, hingga 30 Juni 2026 Bapenda menghimpun pendapatan pajak daerah sebesar Rp2,598 triliun atau 38,12 persen dari target Rp6,8 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
“Realisasi pajak daerah sampai 30 Juni mencapai Rp2,598 triliun atau baru 38,12 persen,” ujarnya.
Bapenda juga menyoroti munculnya ajakan di media sosial yang mengimbau masyarakat menunda bahkan tidak membayar pajak kendaraan. Tamrin menilai gerakan tersebut dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada penerimaan daerah.
“Jangan ikut gerakan tidak bayar pajak. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat melalui pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, hingga bantuan sosial. Sumber utama pendapatan daerah berasal dari pajak, terutama PKB,” tegasnya.
Untuk mengejar target pada semester kedua, Bapenda akan memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak daerah. Edukasi tersebut akan menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa dan komunitas.
“Kami memanfaatkan setiap kesempatan bertemu masyarakat. Kami juga akan berdialog dengan mahasiswa dan mengisi podcast agar masyarakat mengetahui secara transparan penggunaan dana pajak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizky Natakusumah, mengatakan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan masih sesuai target. Namun, sektor PKB masih mencatat kekurangan.
“Kalau secara keseluruhan tercapai. Hanya untuk PKB kita masih minus,” ujarnya.
Menurut Berly, tantangan terbesar saat ini terletak pada rendahnya kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan. Ia menyebut tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan secara nasional baru sekitar 45 persen.
“Kami harus meningkatkan kesadaran masyarakat, mengingatkan wajib pajak, sekaligus memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak,” katanya.
Berly juga mengakui gerakan penundaan maupun penolakan pembayaran pajak yang muncul di sejumlah daerah ikut memengaruhi penerimaan PKB di Banten, meski dampaknya belum terlalu besar.
“Ada pengaruhnya, tetapi belum signifikan,” ujarnya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd