CILEGON – Pemkot melalui Dinas Sosial (Dinsos) Cilegon menerima kunjungan kerja dari Kementerian Sosial RI dan Komisi VIII DPR RI, dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial tahap III Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan tahun 2018 Agustus Tuntas di yang diadakan di Rumah Dinas Walikota Cilegon, Kamis (30/8/2018).
Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi menyambut baik kedatangan Kementerian Sosial RI dalam acara kunjungan kerja PKH dan bantuan sosial pangan tahun 2018 “Agustus Tuntas” acara ini bertujuan dalam rangka program penanganan fakir miskin.
“Saya menyambut baik kedatangan kementerian sosial dalam rangka PKH dan bantuan sosial dalam rangka upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan sosial dan peran serta masyarakat yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan,” terangnya.
Edi menjelaskan program penanganan fakir miskin, merupakan salah satu bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah dalam mengemban amanat. “Yang perlu diingat juga bahwa penanganan fakir miskin perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, karena aspek dasar keberhasilan pembangunan adalah teratasinya permasalahan kemiskinan,” lanjutnya.
Edi berpesan kepada seluruh stakeholder terkait dan masyarakat untuk terus mendukung program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM). “Saya pesan agar seluruh stakeholder dan masyarakat terus mendukung program JSCM untuk meningkatkan pemberdayaan sosial fakir miskin melalui usaha ekonomi dengan cara pemberian stimulan modal usaha aksesibilitas pengembangan usaha dan kemandirian usaha agar dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Cilegon. Bantuan PKH juga harus digunakan untuk dengan sebaiknya, jangan buat beli rokok suami,” katanya.
Direktur Jendral rehabilitasi sosial Kemensos RI, Edi Suharto mengatakan saat ini Kemensos mempunyai program bantuan sosial non tunai PKH dan bantuan pangan non tunai.
“Di tahun 2017 penerima bantuan PKH 6 jt keluarga, alhamdulillah ditahun ini meningkat menjadi 10 jt keluarga yang menerima bantuan program sosial non tunai PKH dan bantuan pangan non tunai semoga bantuan ini dapat berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR-RI Yandri Susanto mengatakan, para penerima PKH diharap memepergunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya. Ia juga meminta agar penggunaan bantuan PKH tidak untuk membeli rokok.
“Saya sampaikan ke ibu-ibu penerima PKH untuk melarang suaminya membeli rokok dari dana PKH,” pintanya. (Man/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
