Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan di Provinsi Banten. Kota-kota besar seperti Tangerang, Cilegon, dan Serang terus berkembang melalui perluasan kawasan industri, pembangunan gedung baru, serta peningkatan infrastruktur dan transportasi.
Di sisi lain, desa-desa terutama di wilayah selatan seperti Pandeglang dan Lebak masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, minimnya lapangan kerja, dan layanan publik yang belum merata. Kontras ini memperlihatkan bahwa kesenjangan kota–desa tetap menjadi tantangan nyata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, persentase penduduk miskin di Banten mencapai 5,63%. Jika dirinci, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 5,89%, sedikit lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang berada pada angka 5,58%.
Total penduduk miskin tercatat 772.780 jiwa, dengan garis kemiskinan Rp 684.232 per orang per bulan atau sekitar Rp 3,57 juta per rumah tangga. Angka-angka ini menegaskan bahwa ketimpangan masih berlangsung dan dirasakan masyarakat.
Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dengan arah pembangunan yang lebih banyak berfokus pada kawasan perkotaan. Infrastruktur berskala besar seperti jalan tol, kawasan industri, dan pusat bisnis dibangun lebih cepat, sementara kebutuhan dasar masyarakat desa, seperti jalan penghubung, irigasi pertanian, dan akses pasar, sering kali terabaikan.
Di beberapa wilayah selatan Pandeglang, misalnya, petani masih kesulitan membawa hasil panen karena kondisi jalan menuju pasar yang rusak parah. Situasi ini menghambat produktivitas dan menekan potensi pendapatan masyarakat desa.
Padahal, potensi ekonomi pedesaan di Banten sangat besar. Sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata alam memiliki peluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila dikelola dan didukung dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih melalui program pelatihan keterampilan, dukungan permodalan bagi UMKM, pengembangan pusat ekonomi desa, serta perluasan akses internet agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital.
BPS juga mencatat bahwa Indeks Gini Banten pada Maret 2025 berada pada angka 0,330, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran berada pada kategori sedang. Indikator ini menjadi pengingat bahwa upaya pemerataan ekonomi masih perlu ditingkatkan.
Kemajuan Banten tidak dapat diukur hanya dari pesatnya pembangunan kota, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Kota dan desa seharusnya tumbuh secara seimbang agar tidak ada wilayah yang tertinggal. Banten yang benar-benar maju adalah Banten yang memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya, dari wilayah utara hingga selatan, dari pusat kota hingga pedalaman desa.
Penulis: Nurhayati Nufus
Dosen Pembimbing: Angga Rosidin, S.IP., M.A.P
Ketua Program Studi: Zakaria Habib Ar-Razie, S.IP., M.Sos
Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang
