Author: aisyah

Di banyak desa terpencil, akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi tantangan yang berlapis. Jarak fasilitas kesehatan yang jauh, tenaga kesehatan yang terbatas, hingga infrastruktur transportasi yang buruk sering kali membuat masyarakat pedesaan berada dalam posisi yang paling rentan. Namun, ada satu persoalan yang lebih sunyi namun sangat menentukan: tingginya pengeluaran langsung dari kantong masyarakat atau Out-of-Pocket (OOP) setiap kali mereka membutuhkan layanan kesehatan. OOP yang tinggi menciptakan lingkaran ketidakadilan. Ketika seseorang di desa harus membayar transportasi puluhan kilometer, membeli obat di luar karena stok puskesmas terbatas, atau membayar layanan kesehatan yang tidak ditanggung jaminan, biaya itu tidak hanya menguras tabungan tetapi juga mempengaruhi keputusan mereka untuk berobat. Tidak sedikit warga desa yang memilih menahan sakit karena “biayanya tidak terjangkau”. Pada titik ini, OOP bukan sekadar angka ekonomi, tetapi penghalang hak dasar atas kesehatan. Dampak tingginya OOP juga sangat nyata pada kelompok rentan: ibu hamil, lansia, pekerja lepas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka sering kali berada di dua ketidakpastian sekaligus yaitu layanan tidak tersedia dekat rumah dan biaya untuk menjangkaunya terlalu besar. Akibatnya, keterlambatan pengobatan menjadi hal biasa dan kondisi yang seharusnya bisa ditangani sejak dini berubah menjadi penyakit yang lebih berat dan mahal. Padahal negara telah berkomitmen melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengurangi beban finansial masyarakat. Namun, realitas di desa terpencil menunjukkan masih adanya celah kebijakan tersebut. Ketersediaan obat, pemerataan tenaga kesehatan, pembiayaan transportasi rujukan, hingga digitalisasi layanan masih perlu diperkuat. Tanpa itu OOP tetap akan menjadi “biaya tak terlihat” yang harus dibayar masyarakat desa untuk sebuah pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan dengan mudah. Sudah saatnya pemerintah daerah dan pusat menjadikan pengurangan OOP sebagai indikator penting pembangunan kesehatan di wilayah terpencil. Investasi pada transportasi rujukan, peningkatan stok obat esensial, penempatan tenaga kesehatan yang merata, serta mendorong telemedicine sebagai layanan alternatif bisa menjadi solusi konkrit. Lebih dari itu, edukasi masyarakat tentang manfaat JKN dan penguatan mekanisme perlindungan sosial juga penting untuk menutup celah yang membebani warga. Kesehatan tidak boleh menjadi hak yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang tinggal dekat kota atau yang mampu membayar. Mengurangi OOP di desa terpencil adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal, terlindungi dan mendapatkan pelayanan yang layak. Di situlah wajah keadilan sosial dan keberpihakan negara benar-benar diuji.