SERANG – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027 merupakan forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya proses yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah, hari ini Bappeda Provinsi Banten melaksanakan Musrenbang RKPD 2027 yang dihadiri oleh seluruh stakeholders. Kami harap dapat menghasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Andra Soni usai membuka kegiatan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (23/4/2026).
Andra menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui forum ini, diharapkan lahir rumusan pembangunan yang disepakati bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pihak terkait.
“Sesuai dengan RPJMD yang telah kita susun, ini akan dibahas kesepakatan-kesepakatan dengan kabupaten, kota, dan seluruh pihak tentang RKPD 2027,” katanya.
Ia berharap Musrenbang ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berdampak positif bagi kemajuan Provinsi Banten ke depan.
“Semoga kegiatan ini mendapatkan hasil yang baik, perencanaan yang baik untuk pembangunan Provinsi Banten ke depan,” imbuhnya.
Terkait fokus pembangunan tahun 2027, Andra menegaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD tetap konsisten setiap tahun, dengan penajaman pada indikator dan target yang telah disepakati bersama DPRD. Salah satu prioritasnya adalah mengurangi disparitas wilayah.
“Di RPJMD ini sudah sama, kita tetap dari tahun ke tahun, cuma indikatornya yang menjadi pembeda dan ada target-target yang telah disepakati bersama DPRD. Salah satunya adalah terkait dengan mengurangi disparitas wilayah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pembangunan secara agregat.
“Selama ini kabupaten dan kota telah memberikan kontribusi besar kepada Pemprov Banten. Yang saya ajak adalah bagaimana perangkat Pemprov Banten semakin dekat, semakin erat, dan semakin berkolaborasi dengan kabupaten dan kota agar agregatnya semakin tinggi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang sebagai fondasi kemajuan daerah. Ia menyebut bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merencanakan masa depannya dengan baik.
Menurut Fahmi, Musrenbang menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun arah pembangunan, khususnya dalam RKPD Tahun Anggaran 2027.
“Ketahanan daerah menjadi bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, diperlukan sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka menyukseskan program nasional melalui RPJMN, RPJMD, hingga implementasinya dalam RKPD,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, guna mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Banten yang selaras dengan prioritas nasional.
Lebih lanjut, Fahmi mengungkapkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain peningkatan indeks pembangunan manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ketahanan pangan.
Selain itu, ia mendorong penguatan sektor UMKM, investasi industri, pendidikan vokasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.
“Kami berharap sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terus diperkuat agar pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan optimal dan merata,” katanya.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Babar Suharso, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menjelaskan, Musrenbang Provinsi Banten menjadi dasar penyusunan RKPD 2027, yang sebelumnya telah didahului oleh pelaksanaan Musrenbang di delapan kabupaten/kota.
“Tujuan utama Musrenbang provinsi adalah menyepakati permasalahan pembangunan daerah tahun 2027, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, serta program, kegiatan, pagu indikatif, indikator kinerja, dan lokasi kegiatan,” pungkasnya.
Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2027 tersebut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Banten, bupati dan wali kota se-Provinsi Banten, instansi vertikal kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, perangkat daerah, serta perwakilan dunia usaha, media, dan tokoh masyarakat.
Tim Redaksi