SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda di sekitar Jalan Tol Tangerang–Merak wilayah Kota Serang.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi penanganan banjir yang digelar di Aula Setda Kota Serang, Senin (5/1/2026).
Walikota Serang, Budi Rustandimengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Banten agar penanganan banjir dilakukan secara kolaboratif antara Pemkot Serang, Pemerintah Provinsi Banten, dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
“Hari ini kami rapat bersama BPJT membahas bagaimana kolaborasi penanganan banjir sesuai perintah Pak Gubernur. Semua pihak yang memiliki kewenangan harus bergerak bersama,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, salah satu penyebab utama banjir di kawasan tersebut adalah ukuran crossing atau terowongan air di bawah jalan tol yang dinilai tidak lagi memadai.
Saat ini, diameter crossing hanya sekitar 82 sentimeter, sementara hasil kajian Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan kebutuhan ideal mencapai dua meter.
“Crossing yang ada terlalu kecil. Dari kajian provinsi, dibutuhkan diameter dua meter agar debit air hujan besar bisa mengalir lancar. Insya Allah ini akan dibangun tahun ini oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.
Menurut Budi, Pemprov Banten dan Pemkot Serang sudah mulai berjalan dalam perencanaan teknis. Ia berharap, BPJT juga dapat segera merealisasikan pengerjaan agar penanganan banjir bisa dilakukan secara bersamaan.
“Target kami jelas, tahun ini harus steril. Wajib. Kami capek atur banjir yang terus berulang, terutama di kawasan ini. Kalau semua dibangun bersamaan, saat hujan deras air bisa langsung keluar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemantauan dan Pemeliharaan Aset BPJT Tol Tangerang–Merak, Agung mengungkapkan, terdapat lima titik crossing yang diusulkan untuk diperbesar. Namun, seluruh titik tersebut masih akan dikaji lebih lanjut.
“Usulannya ada lima titik, nanti akan kami kaji dulu lokasi dan dampaknya. Prinsipnya kami dari BPJT mendukung usulan Pemkot Serang,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya difokuskan pada jalan tol semata, melainkan harus melibatkan seluruh pihak terkait. Menurutnya, perubahan tata guna lahan yang cukup signifikan juga menjadi faktor penyebab banjir di kawasan tersebut.
“Penanganan banjir ini perlu keterlibatan semua pihak, bukan hanya di tol. Kami siap mendukung dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Terkait waktu pelaksanaan, Agung menjelaskan proses perencanaan harus dilakukan secara matang dengan melibatkan sejumlah instansi, seperti Bappeda, Dinas PUPR, hingga pembahasan di tingkat pusat.
“Namanya membangun harus direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan dampak di sisi lain. Kalau readiness criteria sudah terpenuhi, desain lengkap, dan dinilai sebagai solusi efektif, maka bisa segera dikerjakan,” ujarnya.
Penulis : Ade Faturohman
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd