CILEGON – Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon selama ini kerap menjadi arena yang menakutkan bagi masyarakat akibat lalu-lalang dan parkir liar truk angkutan berat. Pembatasan jam operasional melalui regulasi nyatanya belum cukup ampuh mengurai benang kusut di jalan trrsebut.

Bukannya tertib, aturan tersebut justru melahirkan masalah baru. Bahu jalan berubah menjadi deretan parkir raksasa saat waktu jeda operasional, yang sangat membahayakan nyawa pengguna jalan lain.

Merespons kondisi, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan dalam rapat koordinasi lintas sektoral bersama unsur pimpinan Polres Cilegon, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Rizki menekankan bahwa kunci penyelesaian krisis JLS bukanlah sekadar membatasi jam lewat, melainkan penataan total arus angkutan berat secara komprehensif.

“Kita mengapresiasi sudah ada aturan pembatasan jam operasional. Tetapi kita menekankan kembali kepada unsur pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Cilegon, untuk bisa melakukan penataan angkutan berat. Harus ada skema yang jelas dan tegas,” ujar Rizki, Kamis (12/10/2026).

Guna merombak kesemrawutan lalu lintas di JLS Cilegon, Rizki menyoroti fenomena sopir truk yang menjadikan bahu jalan sebagai tempat parkir liar sembari menunggu jam buka operasional. Hal ini dinilai merampas hak masyarakat dan memicu kecelakaan. Solusi mutlaknya adalah penyediaan buffer zone atau kantong parkir.

DPRD Cilegon memberikan tenggat waktu yang ketat kepada Pemkot. Dalam dua minggu ke depan, Dishub diinstruksikan untuk turun ke lapangan mengaudit secara menyeluruh dari simpang PCI hingga Ciwandan. Pemkot harus menginventarisasi lahan, mendata volume kendaraan harian, dan memetakan titik-titik kepadatan tertinggi (traffic).

“Saya minta dalam waktu 30 hari, buffer zone itu sudah langsung ada untuk dilakukan uji coba. Dari kami menyarankan dua titik dulu yang traffic-nya paling padat. Misalnya, satu di akses keluar tambang daerah Lebak Denok, dan satu lagi yang menunggu masuk ke akses Gerbang Tol Cilegon Timur,” kata Rizki.

Menurut Rizki, penataan kedua berfokus pada manajemen arus pelepasan truk. Selama ini, ketika jam buka operasional dimulai, ratusan truk angkutan berat baik yang berindeks besar maupun colt diesel kerap memacu kendaraannya secara bersamaan, membentuk iring-iringan dengan kecepatan tinggi. Rizki menegaskan, hal tersebut harus segera dihentikan.

“Arus angkutan berat untuk masuk ke JLS itu harus sudah diskemakan sedemikian rupa. Ketika jam operasional dibuka, truk harus keluar secara bertahap, baik dari tambang asal maupun dari kantong parkir. Sehingga tidak terjadi lagi iring-iringan atau melaju dengan kecepatan tinggi. Nanti teknisnya diatur oleh Dishub bekerja sama dengan Satlantas Polres Cilegon,” paparnya.

Ketua DPRD juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya ditanggung oleh Kota Cilegon sendirian. Kesemrawutan JLS terjadi lantaran wilayah ini menjadi akses bagi pertambangan yang mayoritas berada di luar Cilegon, seperti di wilayah Mancak, Kabupaten Serang.

Oleh karena itu, rekomendasi dari rapat koordinasi ini akan langsung dikirimkan ke Wali Kota Cilegon untuk segera dijadikan dasar desakan ke tingkat Provinsi Banten dan kabupaten Serang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dituntut untuk menertibkan seluruh aktivitas pertambangan, sementara Pemkab Serang didesak untuk berani menekan operator tambang di wilayahnya agar patuh pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan lintas wilayah.

“JLS itu urat nadi ekonomi Kota Cilegon. Di sana bukan hanya ada tambang, tapi ada akses industri dan akses masyarakat. Kita ingin aktivitas ekonomi berjalan tanpa menimbulkan masalah berkepanjangan. Keduanya, aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat, harus bisa berjalan beriringan tanpa mengorbankan nyawa warga,” pungkas Rizki.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Heri Suheri menyatakan bahwa keselamatan masyarakat di jalan raya adalah prioritas utama, dengan tetap mengusung prinsip pembatasan tidak mengganggu perekonomian. Sebagai penanganan jangka pendek, Dishub bersama Dinas PU dan Satlantas segera meninjau titik-titik rawan untuk dipasangi pembatas kecepatan atau garis kejut.

“Langkah awalnya sore ini saya, Pak Kadis PU, dan Satlantas mau cek lokasi titik-titik yang akan dipasang pembatas kecepatan. Alhamdulillah nanti akan dibuatkan oleh Pak Kadis PU,” ujar Heri.

Paralel dengan hal tersebut, penertiban kendaraan berat yang parkir sembarangan juga terus digalakkan. Heri menyebutkan bahwa patroli gabungan sudah berjalan dan pihak Satlantas telah memberikan sanksi tilang kepada truk-truk yang membandel karena memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.

Untuk solusi jangka panjang (buffer zone), Dishub Cilegon mendorong pembuatan kantong-kantong parkir khusus. Mengingat keterbatasan aset lahan milik pemerintah kota, Heri secara terbuka mengundang masyarakat atau pengusaha yang memiliki lahan di sekitar Jalur Lingkar Selatan (JLS) untuk memanfaatkannya sebagai fasilitas parkir truk.

“Pemerintah daerah membuka kesempatan bagi siapa saja yang memiliki lahan di sekitar JLS yang akan digunakan menjadi kantong parkir. Kita akan bantu perizinan dan pengurusannya agar bisa menjadi parkir kendaraan barang atau truk yang selama ini menggunakan bahu jalan,” tegasnya.

Berdasarkan kajian internal Dishub, Heri menyebut idealnya dibutuhkan tiga titik kantong parkir. Lokasi prioritas tersebut berada di ujung JLS, di bagian tengah, serta di sekitar Kampung Larangan. Namun, ia mengakui adanya tantangan ketersediaan lahan, terutama dari arah PCI yang saat ini sudah banyak didirikan bangunan.

Meski begitu, progres pengadaan buffer zone ini mulai menunjukkan titik terang. Saat ini sudah ada pengusaha yang mendatangi Dishub dan berniat memanfaatkan lahannya menjadi kantong parkir.

“Dalam proses ini, mudah-mudahan segera cepat supaya kendaraan bisa masuk. Nanti kita akan buat informasi bahwa di lokasi tersebut ada tempat berhenti, kalau dulu semacam terminal angkutan barang,” tambah Heri.

Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin